Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan bahwa pembangunan sumur resapan di Ibu Kota perlu untuk dilanjutkan terus menerus. Hal itu karena sumur resapan mampu mengurangi potensi banjir.
"Memang (sumur resapan) perlu untuk kami lakukan terus-menerus," kata Marullah Matali di Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Meskipun beberapa upaya penanganan banjir dengan adanya sumur resapan dan biopori belum secara signifikan mengendalikan banjir, pengaruh berkurangnya banjir dapat dirasakan lingkungan lokal.
"Kami lagi hitung berapa persennya tapi paling tidak itu punya pengaruh, paling tidak di lingkungan lokal sekitarnya itu akan berpengaruh," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembangunan sumur resapan masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah Jakarta (RPD) 2023-2026.
Dalam RPD itu disebutkan penanganan banjir Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai dengan konstruksi beton.
Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara di utara dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk dan sumur resapan di selatan.
Selain di RPD, sumur resapan juga masuk dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perencanaan DKI Jakarta yang diterbitkan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 27 Juni 2022.
Program sumur resapan pengendali banjir tertuang dalam Pasal 51 ayat 2 Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR.
Baca Juga: Diusulkan DPRD DKI Jadi Penjabat Gubernur Pengganti Anies, Sekda Marullah Kutip Ayat Ini
Dalam pergub itu disebutkan sistem pengendalian banjir terdiri atas bangunan pengendalian banjir dan jaringan pengendalian banjir.
Kemudian, bangunan pengendalian banjir dirinci kembali yang terdiri atas rumah pompa dan bangunan peresapan. Adapun sumur resapan air hujan itu masuk dalam bangunan peresapan.
Selain sumur resapan, ada juga kolam resapan, biopori, kolam retensi dan bak penampungan air hujan.
Sebelumnya, DPRD DKI mencoret anggaran sumur resapan pada 2022.
Awalnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp330 miliar kepada DPRD DKI pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.
Sebelum dibawa ke rapat Badan Anggaran DPRD DKI, usulan anggaran itu kemudian diturunkan menjadi Rp120 miliar.
Namun, saat pembahasan di Badan Anggaran, usulan tersebut dicoret alias dihapus karena program itu dinilai tidak efektif menekan banjir. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Diusulkan DPRD DKI Jadi Penjabat Gubernur Pengganti Anies, Sekda Marullah Kutip Ayat Ini
-
Pemkot Jaktim Bangun 200 Sumur Resapan Cegah Banjir, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun
-
Sempat Dicoret DPRD, Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Dalam RDTR DKI
-
Meski Sudah Ditolak DPRD, Anies Minta Gubernur Penerusnya Lanjutkan Pembangunan Sumur Resapan
-
Keras! Pemuda Pancasila Sebut Sekda Kabupaten Tasikmalaya Pecundang Gara-gara Ini
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Mengapa Pertamax Naik? Teddy Indra Wijaya Ungkap 3 Alasannya
-
Triana ke Mahasiswa: Jangan Lupakan Reformasi Agraria, Tanpa Itu Indonesia Tak Akan Berubah