Suara.com - Anggota DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah mencampuradukan jabatannya sebagai Presiden dengan pelaksanaan Pemilu, baik di 2009 maupun 2014.
Menurut dia, sikap SBY semasa menjabat itu kini tidak diterapkan lagi untuk saat ini. Hal itu disampaikan Herman untuk menegaskan maksud dari pernyataan "Jahat bukan?" yang sempat dilontarkan SBY menanggapi adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2024.
"Penekanan 'jahat bukan?' itu berarti mengandung arti, SBY selama dua periode memimpin 10 tahun tidak pernah menjalankan politik-politik yang seperti ini," kata Herman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Herman melanjutkan arti dari pernyataan SBY tentang informasi kecurangan Pemilu 2024 dan sebagainya. Ia menegaskan bahwa apa yang menjadi pernyataan SBY menandakan tidak ada campur tangan pemerintah di bawa pimpinan SBY dalam pelaksanaan Pemilu.
"Itu untuk meyakinkan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak pernah mencampuradukan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dengan pesta demokrasi," ujar Herman.
Karena tidak ada campur aduk tersebut yang membuat pelaksanaan Pemilu di era SBY bisa memunculkan banyak calon presiden dan calon wakil presiden.
"Makanya muncul calon banyak terus karena bebas, tidak ada tekan-tekanan kepada partai-partai, tidak ada," kata Herman.
Jangan Ada yang Atur-atur Pemilu
Sekretaris Majelis Tinggi Partai DPP Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng sebelumnya, mengatakan bahwa memang pihaknya termasuk SBY mendengar adanya informasi terkait potensi Pilpres 2024 dibuat hanya dua pasangan calon dengan memanfaatkan instrumen hukum.
Baca Juga: Terkuak! Bikin Alot di Koalisi, NasDem, Demokrat dan PKS Belum Sepakat soal Capres-Cawapres
Awalnya, Andi menyampaikan, pernyataan SBY soal kecurangan tersebut hanya pesan sebagai tokoh bangsa.
"Itu pesan pak SBY sebagai tokoh bangsa mantan presiden jadi untuk mengingatkan jangan sampai ada yang berusaha ngatur-ngatur pemilu, yang boleh maju hanya dua pasang saja dan ditentukan ini dan ini. Dan ditentukan siapa yang oposisi gak perlu maju dicegat, dan sebagainya, jangan sampai seperti itu," kata Andi kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Andi berharap dengan adanya pernyataan SBY tersebut adanya niatan kecurangan bisa dihentikan. Pasalnya, kata Andi, pihaknya bersama dengan SBY memang menerima adanya informasi adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanya hadirkan dua pasangan calon salah satunya dengan dimanfaatkannya instrumen hukum.
"Nah memang ada info kami terima oleh pak SBY ada upaya atur semacam itu dengan instrumen hukum," ungkapnya.
Kendati begitu, Andi enggan menyebut siapa pihak yang memberikan informasi tersebut. Ia hanya menyebut kalau pihak yang memberikan informasi merupakan orang terpercaya.
"Info yang disampaikan ke pak SBY dan dari orang dipercaya lah. Orang itu dengar langsung," tuturnya.
Berita Terkait
-
Terkuak! Bikin Alot di Koalisi, NasDem, Demokrat dan PKS Belum Sepakat soal Capres-Cawapres
-
Partai Demokrat Cium Bau Amis di Dugaan Kasus Korupsi Lukas Enembe: Pernah Ada Intervensi Negara
-
Incar Menang Pemilu 2024, Mardani Usul PKS, PAN, PPP dan Gerindra Bikin Koalisi
-
Ngaku Sulit Berkomunikasi dengan Lukas Enembe Sejak jadi Tersangka KPK, AHY: Dia Sudah 4 Kali Kena Stroke
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif
-
Pesawat Tanker AS Jatuh di Irak, Amerika Sebut Kecelakaan tapi Iran Klaim Ditembak Rudal
-
Kebakaran Hebat di Tambora Jakbar, 25 Rumah Hangus dan 206 Warga Terpaksa Mengungsi
-
Andrie Yunus Disiram Air Keras, Menko Yusril: Pola Serangan Terencana dan Terorganisir
-
Serangan Brutal AS-Israel Sengaja Targetkan Anak-anak, Kemenkes Iran Rilis Data Mengerikan
-
Pakar UGM Kritik Serangan AS ke Iran: Ada Standar Ganda Soal Nuklir Israel
-
Solidaritas Tanpa Batas: Warga Iran Tetap Bela Palestina di Tengah Gempuran Rudal AS-Israel
-
GMNI Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Prabowo dan Kapolri Bertindak
-
TMP Bakal Dikelola Kemenhan, Gus Ipul Sebut Kemensos Tak Punya Kapasitas Cukup
-
Isu Sanksi AS Usai Indonesia Borong Rudal BrahMos Rp 5,9 Triliun, Pakar Buka Suara