Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menjawab tudingan Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, yang menyebut dirinya menjadi objek lobi-lobi Kepala BIN Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian untuk menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Papua. Bahkan, Stefanus menunjukkan foto Paulus bersama Budi serta Tito.
Paulus mengatakan, foto tersebut diambil pada 2017. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) dan diminta kembali menjadi Kapolda Papua karena kegentingan yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
"Kalau di foto itu, sebenarnya saya klarifikasi. Saat itu saya Kapolda Sumut. Papua tidak mampu diurus, itu kenapa saya bisa jadi kapolda dua kali. Dari Sumut, saya kembali Kapolda Papua karena persoalan begitu genting, yang gantikan saya sebagai kapolda belum maksimal sehingga beliau-beliau (Budi dan Tito) memanggil saya bertemu dengan pak Lukas untuk meminta agar bersedia tidak kembali lagi ke Papua," kata Paulus di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Paulus juga membantah, adanya campur tangan istana supaya dirinya bisa menjadi Wakil Gubernur Papua. Justru menurutnya, Partai Golkar yang mengajukan melalui ketua umum Airlangga Hartarto.
"Itu dari Golkar, Airlangga sendiri yang datang ke sana. Mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Golkar adalah Paulus Waterpauw. Tolong klarifikasi dengan beliau. Itu ketum golkar, itu sesungguhnya hak Golkar untuk wagub, bukan hak Demokrat," terangnya.
Penjelasan Pengacara Lukas Enembe
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening blak-blakan mengungkapkan soal peran Kepala BIN Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian dalam politik Papua.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat hadir dalam acara ROSI yang videonya tayang di kanal YouTube Kompas TV.
Dikutip Suara.com, Senin (26/9/2022), Roy dalam acara itu mengatakan, secara tegas bahwa tudingan yang dia berikan begitu serius dan memang tidak main-main. Kuasa hukum Lukas Enembe memberikan bukti atas pernyatannya dengan memperlihatkan sebuah foto.
Baca Juga: Moeldoko Buka Suara soal Kasus Hukum yang Menjerat Lukas Enembe
Saat menunjukkan foto itu, Roy mengungkapkan pada tahun 2017 Kepala BIN Budi Gunawan meminta Lukas Enembe untuk berpasangan dengan Paulus Waterpaw. Tindakan Budi Gunawan itu dinilai Roy sebagai pentuk politisasi.
"Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang Kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua?" tutur Roy dilihat Suara.com dari video YouTube Kompas TV.
Menurut Roy, mereka juga meminta tanda tangan Lukas Enembe yang salah satunya supaya Paulus Waterpauw diterima sebagai Wakil Gubernur Papua.
Lalu, politisasi yang kedua adalah saat Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 untuk lobi posisi.
"Katanya pemerintah pusat meminta supaya pak gubernur menerima Paulus Waterpauw jadi Wakil Gubernur untuk menggantikan Klemen Tinal," terang Roy.
"Artinya apa, bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta ke gubernur membawa satu orang," lanjutnya.
Roy menyampaikan Mendagri Tito Karnavian sudah seharusnya bertanggung jawab untuk pengisian Wakil Gubernur. Namun, Paulus Waterpauw dinyatakan gagal jadi Wakil Gubernur karena tak mendapatkan 9 rekomendasi dari partai koalisi.
"Ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa pak gubernur sedang sakit waktu itu. Harusnya dia berusaha agar proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini," jelas Roy.
Roy secara berani mengaku bisa mempertanggungjawabkan pernyataan dan tudingan yang disampaikannya, meski nantinya bisa saja digugat. Adapula Roy mengaku telah mengikuti Gubernur Lukas Enembe sejak lama.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman
-
Tak Berkutik! Detik-detik Penangkapan Dua Pria Pembawa Ribuan Ekstasi di Jakarta Barat
-
Stok Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri: DKI Jakarta Siapkan 182 Ribu Ton Beras
-
IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi