Apa Saja Kebijakan Era Jokowi yang Dibatalkan Usai Tuai Kontroversi di Masyarakat?

Namun, SKB tersebut menuai protes pengusaha dan meminta pemerintah merevisi kebijakan libur lebaran. Rencana revisi ini pun menuai kontroversi.

Akhirnya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2018 selama 7 hari sesuai dengan SKB 3 Menteri sebelumnya.

Kompor Listrik

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyatakan dibatalkannya program PLN mengalihkan kompor LPG 3 kg ke kompor litsirk ini untuk menjaga kenyamanan masyarakat pasca covid-19.

Selain itu, Darmawan juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menaikkan tarif listrik. Hal ini diputuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya mIneral. Pihaknya juga mengatakan PLN tidak akan menghapus golongan pelanggan dengan daya 450 volt ampere.

Kebijakan Vaksin Berbayar

Gagasan vaksin berbayar terjadi pada tahun 2021. Saat itu, Pemerintah Indonesia tengah membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong.

Bahkan pemerintah telah meresmikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Vaksin berbayar ini rencananya memanfaatkan jaringan klinik PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebanyak 1.300 klinik di Indonesia. harga vaksin yang ditetapkan adalah Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Kebijakan ini pun akhirnya batal lantaran mendapat protes dari banyak kelompok masyarakat.

Baca Juga: Penggunaan Belanja Produk Dalam Negeri di Kementerian, Jokowi Beberkan Realisasi Kominfo Baru 7 Persen

Kontributor : Annisa Fianni Sisma