Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti adanya politisasi dalalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.
Hal ini dinyatakan sendiri oleh AHY melalui konferensi pers yang diadakan pada Kamis (29/9/2022).
Pada sambutanya, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat pernah menemui berbagai kejadian politisisasi terhadap Lukas Enembe.
Pembicaraan AHY tersebut sontak mengundang berbagai respons, salah satunya dari pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Jhons Sitorus.
Dalam cuitannya, Jhon Sitorus bahkan menyebut bahwa sikap AHY adalah sikap pecundang dan playing victim.
"Mental partai pecundang. Kadernya tersangka korupsi malah playing victim," tulis Jhon Sitorus melalui akun Twitternya pada Jumat (30/9/2022).
"Mustinya @PDemokrat tegas tanpa kompromi kepada koruptor dan pejudi handal macam Lukas Enembe," imbuhnya.
Jhon Sitorus juga menyebutkan bahwa kemiskinan di Papua disebabkan karena elit politik yang suka judi dan mabuk.
AHY: Jejak Politisasi Terhada Lukas Enembe
Baca Juga: AHY Copot Sementara Lukas Enembe, Ini 7 Poin Sikap Demokrat soal Dugaan Kasus Korupsinya
Dalam konferensi pers, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan mendukung penuh pemberantasan korupsi, juga termasuk kasus Lukas Enembe.
Kendati demikian, dia menyebutkan Partai Demokrat menyiapkan tim hukum untuk Lukas Enembe jika dibutuhkan. AHY mengklaim bahwa berkali-kali Lukas Enembe dipolitisasi oleh berbagai pihak dalam kasus-kasus sebelumnya.
AHY menyebutkan bahwa sebelumnya dia kesulitan untuk menghubungi Lukas Enembe, namun kemudian bisa terhubung dengan baik.
"Setelah mendengarkan penjelasan beliau, serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya," ujar AHY kepada awak media pada Selasa 29 September 2022.
Menurut AHY, Partai Demokrat sudah berpengalaman membela Lukas Enembe ketika ada intervensi elemen negara di Papua.
Pertama pada tahun 2017, AHY menyebutkan sebuah elemen negara memaksa seorang tokoh supaya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Lukas Enembe di Pilkada 2018.
Berita Terkait
-
Dua Bocah Bikin Parodi Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Netizen: Harus Menang Award
-
Video Lawas Roy Kiyoshi ungkap Ragu dengan Kesetiaan Rizky Billar Viral, Sebut Lesti Kejora Terlalu Cinta
-
Ikuti Tren Viral Makan Es Krim Belepotan, Ending Video Wanita Ini Plot Twist Banget: Maskeran
-
Ngakak, AHY Tidak Tahu Pemancing yang Ajak Salaman Pakai Kaos Gambar Puan Maharani: Itu Kaos yang Dilempar Kemarin
-
Demokrat: Duet Anies - AHY Hampir Tanpa Tanding
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik