Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti adanya politisasi dalalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.
Hal ini dinyatakan sendiri oleh AHY melalui konferensi pers yang diadakan pada Kamis (29/9/2022).
Pada sambutanya, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat pernah menemui berbagai kejadian politisisasi terhadap Lukas Enembe.
Pembicaraan AHY tersebut sontak mengundang berbagai respons, salah satunya dari pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Jhons Sitorus.
Dalam cuitannya, Jhon Sitorus bahkan menyebut bahwa sikap AHY adalah sikap pecundang dan playing victim.
"Mental partai pecundang. Kadernya tersangka korupsi malah playing victim," tulis Jhon Sitorus melalui akun Twitternya pada Jumat (30/9/2022).
"Mustinya @PDemokrat tegas tanpa kompromi kepada koruptor dan pejudi handal macam Lukas Enembe," imbuhnya.
Jhon Sitorus juga menyebutkan bahwa kemiskinan di Papua disebabkan karena elit politik yang suka judi dan mabuk.
AHY: Jejak Politisasi Terhada Lukas Enembe
Baca Juga: AHY Copot Sementara Lukas Enembe, Ini 7 Poin Sikap Demokrat soal Dugaan Kasus Korupsinya
Dalam konferensi pers, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan mendukung penuh pemberantasan korupsi, juga termasuk kasus Lukas Enembe.
Kendati demikian, dia menyebutkan Partai Demokrat menyiapkan tim hukum untuk Lukas Enembe jika dibutuhkan. AHY mengklaim bahwa berkali-kali Lukas Enembe dipolitisasi oleh berbagai pihak dalam kasus-kasus sebelumnya.
AHY menyebutkan bahwa sebelumnya dia kesulitan untuk menghubungi Lukas Enembe, namun kemudian bisa terhubung dengan baik.
"Setelah mendengarkan penjelasan beliau, serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya," ujar AHY kepada awak media pada Selasa 29 September 2022.
Menurut AHY, Partai Demokrat sudah berpengalaman membela Lukas Enembe ketika ada intervensi elemen negara di Papua.
Pertama pada tahun 2017, AHY menyebutkan sebuah elemen negara memaksa seorang tokoh supaya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Lukas Enembe di Pilkada 2018.
Berita Terkait
-
Dua Bocah Bikin Parodi Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Netizen: Harus Menang Award
-
Video Lawas Roy Kiyoshi ungkap Ragu dengan Kesetiaan Rizky Billar Viral, Sebut Lesti Kejora Terlalu Cinta
-
Ikuti Tren Viral Makan Es Krim Belepotan, Ending Video Wanita Ini Plot Twist Banget: Maskeran
-
Ngakak, AHY Tidak Tahu Pemancing yang Ajak Salaman Pakai Kaos Gambar Puan Maharani: Itu Kaos yang Dilempar Kemarin
-
Demokrat: Duet Anies - AHY Hampir Tanpa Tanding
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu