Pastikan Kembali Hadir Panggilan MKD Soal Pamdal Titipan Dewan, Sekjen DPR: Nggak Usah Diperpanjang

Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI berencana memanggil kembali Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar soal pernyataannya terkait Pamdal titipan anggota Dewan. Menanggapi itu, Indra mengaku siap memenuhi undangan MKD.

Sebelumnya MKD ingin menindaklanjuti ucapan Indra soal adanya anggota DPR yang menitipkan orang untuk dipekerjakan sebagai Pamdal atau pengamanan dalam.

"Saya kira itu miskomunikasi. Saya kan sekjen DPR, jadi kalau undangan di sini saya pasti hadir," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Kendati akan memenuhi undangan, Indra merasa bahwa polemik soal Pamdal titipan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

"Saya kira sudah selesailah nggak usah diperpanjang. Nanti ini kan pamdal orang-orang kecil kalau diperpanjang nanti jadi melebar-lebar," kata Indra.

Ia memastikan bahwa Pamdal yang bertugas saat ini sudah melalui proses rekrutmen yang sesuai.

"Kita dari mana saja buat kami yang penting sumbernya dari manapun adalah kompetensi. Jadi kompetensi, artinya dilakukan secara profesional. Kami nggak ada masalah kok dengan soal-soal dari manapun mereka adalah orang yang punya hak juga untuk cari kerja," tuturnya.

Panggil Ulang Sekjen

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar soal banyak Pamdal titipan anggota Dewan.

Baca Juga: Dukungan Green Energy dalam Rangkaian Kegiatan P20

Menurutnya pernyataan Indra tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh MKD.

Ia mengusulkan agar MKD memanggil kembali Indra untuk memberikan keterangan lebih detail. Terutama ihwal adanya anggota DPR yang menitipkan orang untuk dipekerjakan sebagai Pamdal.

"Kami akan panggil kembali beliau agar memberikan keterangan yang jelas dan detail. Siapa saja anggota DPR yg menitip penerimaan Pamdal dan apakah ada pelanggaran prosedur dalam rekrutmen karena tekanan anggota DPR tersebut," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Habiburokhman menilai anggota DPR yang menitipkan orang itu bisa saja dikenakan sanksi apabila memang terbukti melanggar.

"Kalau anggota DPR menitip proses penerimaan Pamdal sehingga terjadi pelanggaran prosedur maka anggota DPR tersebut bisa dikenai sanksi oleh MKD," ujar Habiburokhman.

Banyak Pamdal Titipan Anggota Dewan

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Pengamanan Dalam atau Pamdal di DPR memang tidak terdidik secara militer.

Hal itu disampaikan Indra dalam rapat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Rabu (28/9). Ia hadir untuk mengklarifikasi ihwal pelarangan masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa oleh Pamdal di gerbang depan pada Senin (26/9).

"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah Pamdal-Pamdal kita ini bukan pamdal pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," kata Indra dikutip Kamis (29/9/2022).

Indra berujar bahwa Pamdal hanya masuk lantaran orang mencari kerja. Ia mengklaim bahwa tidak jarang anggota DPR sendiri yang membawa orang titipan untuk dipekerjakan menjadi Pamdal.

"Pamdal kita ini masuk karena orang-orang yang mencari kerjaan karena pengangguran. Sebagian besar titipan dari anggota Dewan," kata Indra.

Indra mengatakan kendati tidak terdidik secara militer belakangan Pamdal sudah mulai tertib dalam melakukan tugas dan kerja di DPR.

Kekinian dikatakan Indra, pihaknya secara rutin enam bulan satu kali mengadakan pelatihan untuk Pamdal. Pelatihan oleh kepolisian dan Kopassus itu sudah dilakukan dua tahun terakhir.

"Tadinya kerjanya (Pamdal) kalau gak ini cuma megang HP di pintu gerbang itu ngerokok segala macem. Saya cuma gak punya, saya masih cukup punya kesabaran karena saya gak pernah kebiasa nempeleng orang aja pak. Jadi itu aja," kata Indra.

Sementara itu terkait dengan Pamdal yang tidak terdidik secara militer atau memiliki passion, Indra menilai jumlahnya menjadi mayoritas dari total anggota Pamdal yang ada. Terhitung hanya ada puluhan anggota yang memang terlihat mempunyai sikap sebagai anggota pengamanan.

"Hanya sedikit lah. Dari 700 orang barangkali gak lebih dari 50 orang yang punya sikap sigap dan lain-lain," ujar Indra.