Komisi III DPR: Taufan Damanik Orang yang Tidak Becus, Secara Moral Tak Punya Legal Standing Bicara Komnas HAM

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik orang yang tidak becus dalam bekerja.

Pernyataan tersebut dilontarkannya menyusul adanya dugaan Taufan terhadap proses pemilihan ketua Komnas HAM periode 2022-2027 yang dinilai melanggar aturan.

"Taufan Damanik itu orang yang tidak becus kerja. Kemarin dia bentuk pansel saja telat," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

Habiburokhman malah balik mengkritik Taufan. Ia menganggap, Taufan secara moral tidak lagi memiliki legal standing untuk bicara hal tersebut.

"Secara moral, dia nggak punya legal standing untuk bicara tentang Komnas HAM," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI merespons kritikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik atas penetapan calon pengganti dirinya memimpin Komnas HAM yang dinilai melanggar aturan.

Habiburokhman menegaskan bahwa tidak ada intervensi terhadap para komisioner terpilih dalam pemilihan dan penetapan ketua. Ia bahkan meminta Taufan menanyakan hal tersebut langsung kepada para komisioner terpilih.

"(Tanya komisioner terpilih) mereka merasa diintervensi atau tidak?" kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga meminta agar Taufan dapat lebih lanjut mengecek dan menanyakan langsung kepada calon penggantinya. Ia menegaskan bahwa Ketua Komnas HAM untuk periode 2022-2027 sudah dipilih berdasarkan kesepakatan para komisioner.

Baca Juga: DPR Dinilai Intervensi Pemilihan Ketua Komnas HAM yang Baru, Habiburokhman: Tanya Sendiri ke Komisoner Terpilih

"Coba check saja dengan komisioner Komnas HAM terpilih, Ibu Atnike disepakati oleh mereka untuk dipilih sebagai Ketua Komnas HAM. Kalau pun nanti ada rapat parpur di antara mereka mau menetapkan dan menegaskan kembali Bu Atnike sebagai ketua ya gak ada masalah," tutur Taufan.

Nilai Langgar Aturan

Sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pemilihan ketua yang akan menggantikannya memimpin lembaga hak asasi manusia oleh Komisi III DPR RI bertentangan dengan aturan. Dia meminta agar pemilihan itu diulang usai Presiden Joko Widodo memberikan SK kepada sembilan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.

Aturan yang dilanggar, kata dia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 83 Ayat 3. Taufan menyebut, pemilihan Ketua Komnas HAM dilakukan di internal lembaga oleh para anggota atau komisioner.

"Di situ jelas tertulis pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota. Di dalam Tatib Komnas HAM pasal 22 ayat 2 juga dijelaskan memilih Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM itu adalah para komisioner di dalam Rapat Paripurna," kata Taufan kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

Dia pun menyebut pemilihan yang dilakukan DPR RI telah mengurangi independensi Komnas HAM.