Suara.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Anies Baswedan.
Jokowi menyebutkan dipilihnya Kepala Sekretariat Presiden RI itu sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta karena mengetahui betul bagaimana rekam jejak pekerjaan Heru.
Menanggapi penunjukkan Pj Gubernur DKI Jakarta itu, eks Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyebutkan tugas Heru Budi Hartono kedepannya akan berat.
Pasalnya menurut Dedek Prayudi, Anies Baswedan tidak melakukan hal signifikan selama menjabat sebagai Gubernur. Komentar Dedek diungkapkan melalui akun Twitternya @Uki23 pada Senin (10/10/2022).
"Tugas Pak Heru berat. Praktis Pak Anies tak lakukan apapun signifikan. Soal banjir, naturalisasi sungai di 13 DAS tak dikerjakan sama sekali. Sumur resapan gagal total," tulis Dedek.
"Penurunan kemacetan di DKI sempat dibanggakan saat PSBB dan PPKM, jelas ini pembodohan. Sekarang meningkat lagi," tambahnya.
Diketahui bahwa masa jabatan Anies Baswedan sendiri akan segera berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Dalam mengisi posisinya, presiden telah menunjuk Heru Budi Hartono sebagai sosok familiar di kalangan Pemprov DKI Jakarta dan merupakan orang dekat Jokowi.
Cuitan Dedek Prayudi sendiri sontak mengundang berbagai respons dari warganet, mulai dari pro hingga kontra.
Baca Juga: Dulu Suruh Anak Anies Pakai Hijab, Kini Dokter Tifa Ragukan Skripsi Jokowi
"Enggak fair banget kalau pak Heru dibebankan untuk menyelesaikan 2 masalah utama dalam waktu singkat sedangkan si penyebabnya enak melenggang tanpa merasa bersalah," komentar warganet.
"Memang berat mas Uki, sudah 8 tahun di pucuk pimpinan saja belum bisa menyelesaikan permasalahan itu, apalagi ini cuma PJ yang terbatas kewenangannya," tambah warganet.
"Macet enggak akan hilang, selagi pembelian kendaraan pribadi masih mudah diakses siapa pun," imbuh lainnya.
"Kalau nanti pak Heru selama menjabat bisa mengatasi banjir dan mengurangi kemacetan, pasti kaum sebelah klaim itu kan nerusin kerja Anies," tulis warganet di kolom komentar.
"Pengguna Tranportasi umum tapi naik banget. Itu tandanya berhasil mengajak dan mengedukasi, terutama layanannya terintegrasi, angkot tidak ada yang ngetem, karena Pemda bayar hitungan kilometer bagi provider pemberi jasa," timpal lainnya.
Ditunjuk sebagai Pj Gubernur, Heru sendiri memang bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dia pernah menjabat berbagai posisi strategis.
Heru sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Badan Pengelola Keuatanan Aset Daerah (BPKAD), calon Wakil Gubernur mendapingi Basuki Tjahaja Purnama, Kepala Sekretariat Presiden RI, dan lain sebaginya.
Berita Terkait
-
Kapan Duet Anies-AHY Dideklarasikan? Putra Sulung SBY Bilang Begini
-
Langsung Gas Pol, Ini Terobosan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi setelah Dilantik Jadi Kepala LKPP
-
Soal Kriteria Cawapres Anies Baswedan, NasDem: Prinsipnya yang Saling Melengkapi
-
Soal Koalisi di Pemilu 2024, Ketua DPP NasDem: Anies Baswedan Jadi Benang Merah
-
NasDem Tegaskan Masih Setia kepada Jokowi, Tak Khawatir Pencapresan Anies Berimbas ke Reshuffle
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas