Suara.com - Negara-negara Group of Seven (G7) mengeluarkan peringatan untuk Rusia terkait adanya konsekuensi dari penggunaan senjata nuklir.
Pada Selasa (11/10), para pemimpin negara G7 menyebut bahwa setiap penggunaan senjata nuklir akan menghadapi "konsekuensi yang parah" sembari menegaskan tekad mereka untuk terus mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Para pemimpin G7 berkumpul setelah peristiwa gelombang serangan Rusia ke Ukraina sebagai pembalasan atas ledakan akhir pekan lalu yang merusak jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Krimea.
Pihak Rusia menyebut ledakan itu dirancang dan dilakukan oleh pasukan Ukraina.
Moskow kemudian menanggapi serangan di jembatan Kerch dengan melepaskan salah satu serangan rudal terbesarnya ke Ukraina sejak invasi dimulai pada akhir Februari 2022.
"Kami mengutuk serangan (Rusia) ini dengan sekuat tenaga," kata para pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa dalam pernyataan bersama.
Pernyataan bersama para pemimpin G7 itu juga menyoroti infrastruktur sipil dan kota-kota di seluruh Ukraina yang menjadi sasaran dalam serangan rudal oleh Rusia.
"Serangan membabi buta terhadap penduduk sipil tak berdosa merupakan kejahatan perang. Kami akan meminta pertanggungjawaban Presiden (Rusia) (Vladimir) Putin dan semua pihak yang bertanggung jawab," kata pemimpin G7 dalam pernyataannya.
Selain itu, ada kekhawatiran yang meningkat bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis untuk serangan terbatas dalam perang melawan Ukraina.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan: "Kita tidak boleh membuat Ukraina menjadi sasaran baru pengeboman dengan senjata nuklir."
Setelah pertemuan darurat G7 secara daring, Kishida mengatakan negara-negara anggota G7 menegaskan bahwa serangan Rusia terhadap warga dan wilayah sipil di Ukraina "tidak dapat dibenarkan", dan G7 setuju untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi agresi Moskow terhadap Kiev.
"Ancaman dan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia tidak boleh terjadi," kata Kishida.
Dia menambahkan bahwa dunia "harus melanjutkan sejarah dengan tidak menggunakan senjata nuklir." [Antara/OANA-Kyodo]
Berita Terkait
-
Negara G7 Peringatkan Rusia Akan Konsekuensi yang Parah Bila Tetap Gunakan Nuklir
-
NATO Bersiap Hadapi Kekuatan Nuklir Rusia, Tegas Minta Negara Anggota Waspada Serangan
-
Akibat Ledakan di Jembatan Krimea, Vladimir Putin Menggila
-
Menteri Luar Negeri Ukraina Sebut Putin Tidak akan Menghancurkan Ukraina, Namun Membuat Teror di Kota yang Damai
-
Presiden Ukraina Sebut Serangan Rusia terhadap Warga Sipil sebagai Kejahatan Mutlak
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim