Suara.com - Komisi X DPR RI berharap dapat segera memanggil seluruh pihak terkait dengan tragedi Kanjuruhan dalam waktu dua pekan ke depan, atau sebelum masa reses berakhir di bulan Oktober.
Diketahui DPR sejak 5 Oktober hingga 31 Oktober memasuki reses. Sementara itu pemanggilan pihak-pihak terkait diagendakan dilakukan saat reses.
"Iya kami sebelum reses berakhir mudah-mudahan diberi izin oleh pimpinan DPR untuk bisa melakukan rapat di masa reses," kata Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2022).
Hetifah mengatakan pihaknya berencana memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari Kemenpora, PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana untuk menggali informasi dari laporan masing-masing pihak.
"Mungkin juga tim pencari fakta, hasilnya seperti apa nanti mungkin kami akan ikut memastikan ya bahwa pengalaman yang memprihatinkan ini akan menjadi pembelajaran," kata Hetifah.
"Jadi tidak bisa kita tentu saja tinggal diam ya harus ada perbaikan ke depannya di dalam penyelenggaraan event event olahraga."
Sebelumnya, Komisi X berencana memanggil PSSI dan PT LIB dalam waktu dekat. Pemanggilan itu menanggapi kegeraman Menko Polhukam Mahfud MD atas sikap PSSI dan PT LIB yang saling lempar tanggung jawab terkait insiden di Stadion Kanjuruhan.
Hetifah mengatakan pemanggilan terhadap PSSI dan PT LIB untuk menggali informasi lebih dalam seputar tragedi Kanjuruhan.
"Komisi X juga akan coba ya untuk menggali," kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Buntut Tragedi Kanjuruhan, LPSK Terima 20 Permohonan Perlindungan: Ada Yang Dari Pelajar
Bikin Mahfud Geram
Sebelumnya Mahfud MD merasa geram karena PSSI dan PT LIB saling lempar tanggung jawab terkait insiden di Stadion Kanjuruhan.
Menurut Mahfud MD, kondisi tersebut menunjukkan bukti jika kancah sepak bola Tanah Air kacau.
"Menjadi bukti bahwa penyelenggaraan liga sepak bola nasional agak kacau," tulis Mahfud di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd dikutip Suara.com, Rabu (12/10/2022).
Selain itu, Mahfud menilai saling lempar tanggung jawab antara federasi dengan panitia penyelenggara pertandingan juga membahayakan bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Contohnya, dalam tragedi Kanjuruhan ratusan nyawa melayang ditengarai karena tidak beresnya urusan jaminan keselamatan saat pertandingan sepak bola.
Berita Terkait
-
Buntut Tragedi Kanjuruhan, LPSK Terima 20 Permohonan Perlindungan: Ada Yang Dari Pelajar
-
Komnas HAM Buka Peluang Periksa Eks Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
20 Orang Termasuk Pelajar Minta Perlindungan LPSK Terkait Tragedi Kanjuruhan
-
Ada Aksi Saling Lempar Tanggung Jawab dalam Tragedi Kanjuruhan, Susno Duadji: Nggak Masuk Akal
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon