Suara.com - Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan salah satu pernyataan paling tidak produktif dari Zulfan Lindan yang mengakibatkan penonaktifan Zulfan dari kepengurusan. Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan partai yang diketuai Surya Paloh.
Adapun pernyataan yang berbuntut penonaktifan itu ialah terkait ucapan "Anies Baswedan antitesis Jokowi". Adapun kata Ali, jabatan terakhir Zulfan ialah sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I, meliputi Aceh dan Sumatra Utara.
"Ya kan memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya kalau si a kiri, si b kanan," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (12/10/2022).
Menurut NasDem pernyataan terakhir Zulfan itu tidak mencerminkan NasDem, justru sebaliknya.
Ia juga menyebut pernyataan itu menyinggung Presiden Jokowi, di mana NasDem sebagai partai koalisi sudah berkomitmen mengawal Jokowi hingga pemerintahannya usai.
"Padahal di sisi lain NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ali.
Zulfan Lindan Dinonaktifkan
Sebelumnya, Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.
Baca Juga: Resmi Diluncurkan, IndoVac Jadi Vaksin Covid-19 Pertama Buatan Dalam Negeri
Berdasarkan hal itu, DPP Partai NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan. Peringatan keras itu diberikan sebagai tanggung jawab dari NasDem.
"Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem," tulis rilis NasDem dikutip Kamis (12/10/2022).
Selain penonaktifan dari kepengurusan DPP, Zulfan kekinian juga dilarang keras memberikan pernyataan kepada media.
"Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem," tulis NasDem.
NasDem berharap peringatan keras terhadap Zulfan dapat memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan.
"Dengan cara memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," tulis NasDem.
Berita Terkait
-
Resmi Diluncurkan, IndoVac Jadi Vaksin Covid-19 Pertama Buatan Dalam Negeri
-
Pernyataan yang Menyebut Anies Antitesa Jokowi yang Membuat PDIP Mengkritik Nasdem
-
Wanda Hamidah Dipaksa Kosongkan Rumah: Anies Baswedan, Anda Gubernur Zalim!
-
Catatan Buruk 5 Tahun Anies Baswedan Pimpin Jakarta, Fraksi PDI-P: 'Gubernur Nol persen'
-
Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Jokowi Sebut Akan Ada Titik-Titik Ekonomi Baru
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP