Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, turut berkomentar soal Politisi NasDem Zulfan Lindan yang dinonaktifkan oleh Partai NasDem. Hasto mengaku enggan mencari urusan internal partai lain.
Namun ia menduga Zulfan dinonaktifkan karena telah mengumbar hal yang seharusnya sifatnya rahasia, kemudian NasDem memberikan sanksi.
"Ya masalah aktif nonaktif itu kan kedaulatan setiap partai. Ya mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan jadi akhirnya menerima sanksi. Kita gak tahu," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Saat ditanya apakah PDIP sempat berkomunikasi dengan NasDem sebelum Zulfan dinonaktifkan, Hasto tak menjawabnya secara jelas.
Ia hanya menegaskan, soal komunikasi sesama partai politik PDIP memang terus melakukannya. Hal itu dilakukan dari berbagai tingkatan pengurus partai.
"Komunikasi kan sebenarnya PDIP ini kan membuka berbagai ya multi level, multi aproach of political communication yah. Ada di jajaran DPP, ada di jajaran fraksi, ada jajaran grassroot. Komunikasi selalu dibuka karena kita partai musyawarah," tuturnya.
Zulfan Dinonaktifkan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan salah satu pernyataan paling tidak produktif dari Zulfan Lindan yang mengakibatkan penonaktifan Zulfan dari kepengurusan. Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan partai yang diketuai Surya Paloh.
Adapun pernyataan yang berbuntut penonaktifan itu ialah terkait ucapan "Anies Baswedan antitesis Jokowi". Adapun kata Ali, jabatan terakhir Zulfan ialah sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I, meliputi Aceh dan Sumatra Utara.
Baca Juga: Hasto Puji Jokowi Beri Sinyal Rombak Kabinet: Karena Pak Jokowi Perlu Menteri Loyal dan Solid
"Ya kan memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya kalau si a kiri, si b kanan," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (12/10/2022).
Menurut NasDem pernyataan terakhir Zulfan itu tidak mencerminkan NasDem, justru sebaliknya.
Ia juga menyebut pernyataan itu menyinggung Presiden Jokowi, di mana NasDem sebagai partai koalisi sudah berkomitmen mengawal Jokowi hingga pemerintahannya usai.
"Padahal di sisi lain NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ali.
Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.
Berita Terkait
-
Koar-koar Sebut Era SBY Rakyat Lebih Sejahtera, Sindiran Telak Hasto PDIP: Klaim AHY Biar Dijawab Ketua DPC Kami
-
Pantas Tak Ngegas Usung Capres 2024, PDIP Ternyata Satu-satunya Partai dengan Empat Kekuatan Super Ini
-
Sambut Positif Wacana Reshuffle, Hasto PDIP: Pak Jokowi Perlu Menteri yang Loyal
-
Hasto Puji Jokowi Beri Sinyal Rombak Kabinet: Karena Pak Jokowi Perlu Menteri Loyal dan Solid
-
PDIP Soroti 5 Tahun Kepemimpinan Anies di Jakarta: Dari 23 Janji Kampanye Cuma 5 yang Layak Diapresiasi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta