Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku, tidak mengetahui soal munculnya wacana isu perombakan kabinet atau reshuffle dikaitkan dengan Partai NasDem yang sebelumnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Bahkan, ia menyebut hal tersebut jauh dari jangkauannya dan mengibaratkannya sebagai urusan tingkat dewa.
"Wah nggak, nggak. Waduh itu tingkat dewa semua itu," kata Ace ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Ace menegaskan, soal perombakan kabinet menjadi kewenangan presiden. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden juga pasti punya penilaian tersendiri terhadap partai-partai pendukungnya.
"Ya, sekali lagi, bapak presiden memiliki penilaian terhadap partai politik yang menjadi pendukungnya dan tentu kita serahkan kepada bapak presiden untuk menilai dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan beliau," tuturnya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan, Golkar sendiri akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal reshuffle kabinet.
"Kalau soal reshuffle kita serahkan kepada presiden karena itu hak prerogatif dari bapak presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, rencana tersebut selalu dimiliknya.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
Sebelumnya diberitakan, NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali meyakini, kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosional presiden.
"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.
"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja," ujarnya.
Berita Terkait
-
Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
-
Disentil Hasto Biru 'Dirobek' dari Kabinet, Sekjen NasDem: Kami Pengusung Presiden Dua Periode
-
Soal Anies Antitesa Jokowi, Politisi NasDem: Ini Soal Selera, Surya Paloh dan Jokowi Mungkin Beda
-
Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT