Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyarankan agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak lama-lama menentukan pasangan capres dan cawapres.
Airlangga berterima kasih atas masukan terbuka dari Jokowi. Ia menganggap masukan itu sebagai pengingat agar Golkar bersama PAN dan PPP yang tergabung dalam KIB, dapat bekerja lebih keras.
"Ya tentunya berterima kasih presiden sampaikan dengan terbuka. Berarti kami harus kerja lebih keras lagi," kata Airlangga ditemui usai acara puncak HUT ke-58 Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022) malam.
Kendati belum ditentukan, Airlangga mengakui bahwa KIB telah memiliki bayangan terkait siapa nantinya capres dan cawapres yang mereka usung.
"Bayang-bayangnya sudah ada, sinyal-sinyalnya," kata Airlangga.
Di lain pihak, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan bahwa belum ada usulan resmi dari masing-masing partai di KIB terkait nama-nama capres.
Ia mengatakan bahwa keputusan pengusungan capres-cawapres oleh KIB tidak akan dilakukan di menit-menit akhir atau last minute.
"Saya pikir enggak kalau last minute ya, saya pikir nggak, pasti nggak. Pasti mungkin ya gambaran saya mungkin tidak sampai awal tahun mungkin kita sudah mengambil keputusan. Paling selambat-lambatnya awal tahun ya," kata Mardiono.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh Partai Golkar, PPP dan PAN. Ia meminta kepada KIB untuk segera menentukan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Baca Juga: Pesan Jokowi Terkait Pemilu 2024: Jangan Sampai Ganggu Stabilitas Politik, Ekonomi dan Keamanan
Hal Itu disampaikan Jokowi saat berpidato pada acara puncak HUT Golkar ke-58 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022) malam.
Di depan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jokowi mengaku kerap memperhatikan gerak-gerik dari KIB.
"Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Airlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari PPP dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN," kata Jokowi.
Kepala Negara lantas meminta kepada KIB untuk tidak hanya sibuk saling merangkul.
Jokowi meyakini kalau Golkar, PAN dan PPP akan segera menentukan capres dan cawapres yang diusungnya.
"Jangan hanya rangkul-rangkulan terus," ucapnya.
"Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja," pungkas Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik