Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Ganjar yang mengaku siap maju sebagai calon presiden atau capres 2024.
Usai pemanggilan tersebut, Ganjar Pranowo dinyatakan mendapatkan sanksi teguran lisan dari PDI Perjuangan.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Kamaruddin Watubun pada Senin (24/10/22).
"Supaya keadilan di partai ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," tutur Kamaruddin seperti dikutip Suara.com melalui unggahan kanal YouTube KOMPASTV.
Meskipun Ganjar Pranowo tidak melanggar aturan partai, tapi Ganjar dinilai telah memberikan pernyataan multitafsir yang membuat gaduh.
"Setelah kami menyadari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi. Tetapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," terang Kamaruddin.
Ia menjelaskan bahwa Ganjar merupakan salah kader senior di PDI P sehingga diharapkan Ganjar bisa lebih bertindak disiplin.
"Beliau bukan kader baru masuk. Ini kader senior dalam partai. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," lanjutnya.
Ganjar Langgar Instruksi Nomor 4503/0/DPP/10/2022
Baca Juga: Ganjar Pranowo Terpilih Jadi Capres PDIP Bikin Puan Maharani Menangis, Benarkah?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menerangkan jika Ganjar Pranowo melanggar Instruksi Nomor 4503/0/DPP/10/2022.
"Pada tanggal 7 Oktober, itu sudah dikeluarkan Instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan," tutur Hasto.
"Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik. Di mana surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi 4503/0/DPP/10/2022," imbuhnya.
Hasto lantas menyinggung soal partainya yang hingga kini belum mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024.
"PDI Perjuangan juga terus menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada saat HUT Golkar terkait dengan pemimpin nasional, presiden, calon presiden dan calon wakil presiden harus dilakukan dengan cermat, hati-hati," imbuh Hasto.
Tag
Berita Terkait
-
Ganjar Pranowo Terpilih Jadi Capres PDIP Bikin Puan Maharani Menangis, Benarkah?
-
Salam Metal Ganjar Saat Hadiri Panggilan Klarifikasi PDIP, Buntut Ucapan Siap Nyapres
-
Mimpi Prabowo Jadi RI 1 Bisa Terwujud dalam Satu Putaran di Pilpres 2024 Jika Kandidat Lainnya Dua Orang Ini
-
Datang Sendirian, Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan DPP PDIP Gara-gara Siap Maju Capres 2024
-
Ganjar Penuhi Panggilan Klarifikasi Siap Nyapres DPP PDIP, Pakai Baju dengan Lambang Banteng di Dada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO