Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus Gagal Ginjal, Legislator DPR: Segera Bentuk TGIPF!

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas kasus gangguan ginjal akut yang sebabkan ratusan anak meninggal.

Pemerintah diminta serius melakukan penanganan kasus gangguan gagal ginjal akut. Salah satu yang diharapkan ialah dengan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Anggota DPR dari PKS itu memandang pembentukan TGIPF penting untuk mengusut secara tuntas gangguan ginjal akut yang memakan korban jiwa.

"Ibarat membeli kucing dalam karung, 'kucingnya' ini harus dikeluarkan agar segera ketahuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan sangat terbatas," kata Netty, Selasa (25/10/2022).

Netty berujar pemerintah tidak hanya harus berfokus terhadap upaya pengobatan korban. Melainkan juga harus mencari tahu penyebab penyakit.

"Pemerintah juga harus fokus pada investigasinya agar kasus ini terang benderang," kata Netty.

Ia juga menyoroti penarikan beberapa jenis obat sirup di pasaran yang membuat masyarakat cemas.

"Pemerintah menyebut dugaan penyebab kasus gagal ginjal akut adalah cemaran berupa EG dan DEG dalam obat sirup. Oleh sebab itu, beberapa jenis obat sirup dilarang beredar dan ditarik dari pasaran tanpa penjelasan lebih jauh," katanya.

Ia mempertanyakan, mengapa baru terjadi sekarang, padahal obat-obat tersebut sudah lama digunakan masyarakat.

Baca Juga: 156 Produk Obat Sirop Sudah Bisa Diresepkan dan Dijual

"Apakah ada kesengajaan dalam penggunaan bahan kandungan obat yang tidak sesuai, misal, bahan kedaluwarsa atau telah terjadi penurunan kualitas? Atau ada kelalaian prosedur pengolahan bahan obat? Ini yang perlu diinvestigasi nantinya," kata Netty

Ia berharap nantinya dengan keberadaan TGIPF, tim tersebut dapat bekerja secara transparan dan independen dalam melakukan investigasi agar hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Termasuk apakah ada faktor lain penyebab terjadinya kasus tersebut, di luar dugaan cemaran EG dan DEG.

"Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Pastikan pula tidak ada kepentingan bisnis dan politik dalam kasus ini. Sangat tidak berperikemanusiaan jika ada oknum atau kelompok yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan," papar Netty.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya memastikan fasilitas pengobatan gratis bagi pasien gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan pelarut di atas ambang batas atau berbahaya.

"Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali," ujar Jokowi dalam arahannya pada Rapat Penanganan Gagal Ginjal Akut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, sebagaimana disaksikan secara daring melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/10/2022).

Presiden juga meminta agar pelayanan kesehatan serta pengadaan obat-obatan untuk masalah gagal ginjal akut ini disiapkan dengan baik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terpisah menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempercepat kedatangan pasokan fomepizol ke Indonesia.

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, tujuh di antara 10 pasien gagal ginjal akut kondisinya membaik setelah pengobatan dengan fomepizol.

"Kita akan percepat kedatangannya di Indonesia sehingga 245 (pasien) yang masuk dan mungkin masih agak sedikit bertambah itu kita bisa obati dengan baik," ujar Gunadi.

Menkes mengatakan Indonesia sejauh ini telah menerima 20 vial fomepizol dari Singapura dan dijadwalkan menerima 16 vial lagi dari Australia pada Senin malam ini atau Selasa (25/10) pagi.

"Kita sedang proses untuk beli dari Amerika (Serikat), mereka punya stok enggak terlampau banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang, mereka ada stok sekitar 2.000-an," katanya.