Suara.com - Amerika Serikat dilaporkan tengah mempertimbangkan pengiriman sistem pertahanan udara rudal pencegat HAWK ke Ukraina untuk membantu negara itu menghadapi serangan rudal dan drone Rusia.
Rudal pencegat itu akan memperbarui sistem rudal Stinger yang lebih kecil dengan jangkauan lebih pendek, yang sebelumnya telah dikirim AS ke Ukraina.
Pemerintah AS disebut akan menggunakan kebijakan Presidential Drawdown Authority (PDA) untuk mengirim peralatan HAWK ke Ukraina.
PDA memungkinkan AS mengirim alat pertahanan dari gudang penyimpanan secara cepat dalam keadaan darurat tanpa persetujuan kongres.
HAWK dibuat dengan teknologi era Perang Vietnam, tetapi telah beberapa kalo ditingkatkan kemampuannya.
Namun, masih belum jelas berapa banyak peralatan dan rudal HAWK yang akan dikirim AS ke Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih juga menolak berkomentar mengenai rencana ini.
Sistem pertahanan udara HAWK adalah pendahulu sistem PATRIOT buatan Raytheon Technologies yang belum dipertimbangkan untuk dikirim ke Ukraina, kata sejumlah pejabat kepada Reuters.
Presiden AS, Joe Biden, berjanji kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bahwa Washington akan membantu Ukraina dengan sistem pertahanan udara canggih setelah negara itu dibombardir rudal Rusia sejak awal Oktober.
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, telah mengatakan bahwa Spanyol berniat mengirim empat peluncur HAWK.
Pada tahap awal, AS kemungkinan akan mengirim rudal-rudal pencegat bagi sistem HAWK ke Ukraina karena belum diketahui apakah peluncurnya cukup tersedia, kata seorang pejabat AS kepada Reuters.
Seorang pejabat AS juga bahwa mengatakan kemungkinan nilai bantuan dalam PDA kali ini separuh dari paket bantuan keamanan senilai sekitar 700 juta dolar AS (Rp10,9 triliun) yang dikeluarkan baru-baru ini.
Belum jelas pula apakah rudal pencegat HAWK akan dimasukkan ke dalam paket bantuan militer itu.
Namun, pejabat-pejabat AS sebelumnya telah mengatakan bahwa besaran dan komposisi paket bantuan militer dapat berubah dengan cepat.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, yang disebut oleh Moskow sebagai "operasi militer khusus", AS telah mengirimkan bantuan pertahanan senilai sekitar 17,6 miliar dolar (Rp274,6 triliun) ke Kiev. [Antara]
Berita Terkait
-
Siapa Pengganti Posisi Iran Jika Dikeluarkan dari Piala Dunia 2022 Qatar?
-
Pesan Kopi Rp 395 Ribu di Rusia, Luna Maya Mau Kabur karena Tak Bisa Bayar
-
Soal Penggunaan 'Bom Kotor', AS Ingatkan 'Konsekuensi' bagi Rusia
-
Meradang! AS Peringatkan Rusia Jika Nekat Gunakan 'Bom Kotor' Di Ukraina
-
Apa Itu Bom Kotor dan Mengapa Rusia Menuduh Ukraina Bisa Menggunakannya?
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!