Suara.com - Pemerintah China telah dituduh mendirikan setidaknya dua "kantor polisi" yang keberadaannya tidak dilaporkan di Belanda.
Menurut BBC, media Belanda menemukan bukti bahwa "kantor layanan luar negeri", yang disebut menyediakan layanan diplomatik, digunakan untuk mencoba membungkam para pembangkang China yang berada di Eropa.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan keberadaan pos polisi yang tidak resmi itu adalah ilegal.
Sementara itu, Kedutaan Besar China mengatakan pihaknya tidak mengetahui keberadaan kedua kantor polisi itu.
Penyelidikan itu awalnya dipicu oleh sebuah laporan berjudul Pemolisian Transnasional China Menggila yang dirilis oleh lembaga non-profit Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol.
Menurut organisasi itu, biro keamanan publik dari dua provinsi di China telah mendirikan 54 "pusat layanan polisi luar negeri" di lima benua dan 21 negara. Kebanyakan dari kantor-kantor berada di Eropa, termasuk sembilan kantor di Spanyol dan empat di Italia. Di Inggris, organisasi itu menemukan dua kantor di London dan satu di Glasgow.
Unit-unit tersebut seolah-olah diciptakan untuk mengatasi kejahatan transnasional dan melakukan tugas administratif, seperti pembaruan SIM. Namun, menurut Safeguard Defenders, pada kenyataannya, mereka melakukan "operasi persuasi" yang bertujuan memaksa mereka yang dicurigai menentang rezim China untuk pulang ke negara itu.
RTL News dan platform jurnalisme investigasi, Follow the Money, sebelumnya membagikan kisah Wang Jingyu, yaitu seorang pembangkang China yang mengatakan bahwa ia sedang dikejar oleh polisi China di Belanda.
Berbicara dalam bahasa Inggris, Wang mengatakan kepada wartawan Belanda bahwa dia menerima telepon awal tahun ini dari seseorang yang mengaku berasal dari dari salah satu kantor tersebut.
Selama percakapan, ia mengatakan dirinya didesak untuk kembali ke China guna "menyelesaikan masalah saya. Dan untuk memikirkan orang tua saya."
Sejak itu, dia menggambarkan adanya pelecehan dan intimidasi yang sistematis, yang ia yakini diatur oleh agen pemerintah China.
Menanggapi laporan tersebut, Kedubes China mengatakan kepada RTL News bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan kantor polisi tersebut.
Seorang juru bicara Kemlu Belanda mengatakan keberadaan kantor tersebut di Belanda illegal, dan mereka juga berjanji untuk "menyelidiki apa yang kantor tersebut lakukan di sini dan akan mengambil tindakan yang tepat".
Berita Terkait
-
Pemuda Bantul Sulap Sampah Plastik Jadi Produk Bernilai Jual, Diekspor hingga ke Belanda
-
Spesifikasi Kunci Vivo V2156FA Bocor Melalui TENAA
-
Investor China Investasi Rp100 Miliar untuk Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani
-
Produser Drama A Romance of the Little Forest Bicarakan Persiapan Season 2
-
Pernah Bekerja di China, Mantan Pilot AS Ditangkap oleh Polisi Federal Australia
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara