Suara.com - Pemerintah China telah dituduh mendirikan setidaknya dua "kantor polisi" yang keberadaannya tidak dilaporkan di Belanda.
Menurut BBC, media Belanda menemukan bukti bahwa "kantor layanan luar negeri", yang disebut menyediakan layanan diplomatik, digunakan untuk mencoba membungkam para pembangkang China yang berada di Eropa.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan keberadaan pos polisi yang tidak resmi itu adalah ilegal.
Sementara itu, Kedutaan Besar China mengatakan pihaknya tidak mengetahui keberadaan kedua kantor polisi itu.
Penyelidikan itu awalnya dipicu oleh sebuah laporan berjudul Pemolisian Transnasional China Menggila yang dirilis oleh lembaga non-profit Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol.
Menurut organisasi itu, biro keamanan publik dari dua provinsi di China telah mendirikan 54 "pusat layanan polisi luar negeri" di lima benua dan 21 negara. Kebanyakan dari kantor-kantor berada di Eropa, termasuk sembilan kantor di Spanyol dan empat di Italia. Di Inggris, organisasi itu menemukan dua kantor di London dan satu di Glasgow.
Unit-unit tersebut seolah-olah diciptakan untuk mengatasi kejahatan transnasional dan melakukan tugas administratif, seperti pembaruan SIM. Namun, menurut Safeguard Defenders, pada kenyataannya, mereka melakukan "operasi persuasi" yang bertujuan memaksa mereka yang dicurigai menentang rezim China untuk pulang ke negara itu.
RTL News dan platform jurnalisme investigasi, Follow the Money, sebelumnya membagikan kisah Wang Jingyu, yaitu seorang pembangkang China yang mengatakan bahwa ia sedang dikejar oleh polisi China di Belanda.
Berbicara dalam bahasa Inggris, Wang mengatakan kepada wartawan Belanda bahwa dia menerima telepon awal tahun ini dari seseorang yang mengaku berasal dari dari salah satu kantor tersebut.
Selama percakapan, ia mengatakan dirinya didesak untuk kembali ke China guna "menyelesaikan masalah saya. Dan untuk memikirkan orang tua saya."
Sejak itu, dia menggambarkan adanya pelecehan dan intimidasi yang sistematis, yang ia yakini diatur oleh agen pemerintah China.
Menanggapi laporan tersebut, Kedubes China mengatakan kepada RTL News bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan kantor polisi tersebut.
Seorang juru bicara Kemlu Belanda mengatakan keberadaan kantor tersebut di Belanda illegal, dan mereka juga berjanji untuk "menyelidiki apa yang kantor tersebut lakukan di sini dan akan mengambil tindakan yang tepat".
Berita Terkait
-
Pemuda Bantul Sulap Sampah Plastik Jadi Produk Bernilai Jual, Diekspor hingga ke Belanda
-
Spesifikasi Kunci Vivo V2156FA Bocor Melalui TENAA
-
Investor China Investasi Rp100 Miliar untuk Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani
-
Produser Drama A Romance of the Little Forest Bicarakan Persiapan Season 2
-
Pernah Bekerja di China, Mantan Pilot AS Ditangkap oleh Polisi Federal Australia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan