Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tak akan melanjutkan pembangunan rute lintas roda terpadu (LRT) Jakarta di tahun 2023. Padahal proyek ini sudah dimasukan eks Gubernur Anies Baswedan dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Karena itu, Heru menyerahkan pada Gubernur selanjutnya di tahun 2024. Itu pun jika memang Kepala Daerah terpilih ingin melanjutkan program Anies tersebut.
"Belum (ada pembangunan rute LRT pada 2023). Kan bisa juga (pembangunan rute) dilanjutkan oleh periode gubernur berikutnya, periode 2024," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Heru pun menyatakan akan lebih fokus mengerjakan program prioritas lain ketimbang pembangunan LRT, yakni menjaga kestabilan ekonomi, selain program menangani banjir, kemacetan, dan tata ruang.
Hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepadanya sebelum dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI.
"Termasuk yang telah saya sampaikan tiga poin (banjir, macet, dan tata kota), termasuk juga menjaga situasi ekonomi," ucapnya.
Keputusan Heru tak ingin melanjutkan pembangunan LRT ini sudah terlihat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 yang diajukan Pemprov DKI kepada DPRD DKI. Pemprov DKI hanya mengajukan Rp 4,5 triliun untuk untuk kelanjutan program PT Mass Rapid Transit (MRT).
Kendati demikian, Heru tak menutup kemungkinan bisa berubah pikiran atas susunan anggaran itu.
"Nanti kami lihat anggaran di DKI, masih ada opsi-opsi," pungkasnya.
Baca Juga: Perjalanan Bambang Tri Gugat Ijazah Palsu Jokowi, Akhirnya Berhenti Usai Jadi Tersangka
Berita Terkait
-
Demokrat Bisa Berpaling dari Koalisi Kalau AHY Tak Jadi Cawapres Anies Baswedan?
-
Beredar di Medsos PKS Disebut Dapat Jatah Dua Kursi Menteri di Kabinet, PDIP Beri Respons
-
Perjalanan Bambang Tri Gugat Ijazah Palsu Jokowi, Akhirnya Berhenti Usai Jadi Tersangka
-
Sama-sama Gubernur, Duet Anies-Aher akan Bentuk Pasangan Ideal, Analis Politik Beberkan Alasannya
-
Soal Nasib TGUPP Berstatus PNS di Era Anies, Heru Budi: Bakal Dikembalikan ke SKPD
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur