Suara.com - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyoroti soal peluang Agus Harimurti Yudhoyono dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Ray menilai Koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat bergantung penuh dengan keputusan soal siapa yang bakal diajukan sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti.
Kendalanya, ada dua nama yang digadang-gadang bisa mendampingi Anies yakni AHY dan Ahmad Heryawan dari PKS.
Kendati begitu, elektabilitas AHY masih di atas Aher sehingga membuka peluang besar bagi Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk maju sebagai cawapres.
"Siapa kira-kira yang akan mereka calonkan sebagai calon wakil presiden (NasDem, PKS, Demokrat), di beberapa tempat sudah mengatakan, 80 persen AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan," kata Ray dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate dengan tajuk "PDIP vs NasDem: Ojo Dibandingke?", Kamis (27/10/2022).
Selain urusan elektabilitas, posisi AHY juga jadi kunci apakah koalisi tiga partai papan tengah di Pilpres 2019 ini akan bertahan atau tidak.
Jika AHY tidak terpilih sebagai cawapres, Ray menilai Demokrat akan mengambil alternatif lain yang bisa membuat koalisi ini bubar.
"Kok berani sekali? Sebab kalau koalisi ini nggak mencalonkan AHY, bubar. Kan mereka sudah ajukan syarat," lanjutnya.
Bukan hanya membubarkan koalisi, Ray melanjutkan, Demokrat bisa saja berpaling ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca Juga: Beredar di Medsos PKS Disebut Dapat Jatah Dua Kursi Menteri di Kabinet, PDIP Beri Respons
Kalau begitu saya harus pasang target, target saya wakil presiden. Kalau Anda nggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah ke KIB. Kalau partai Demokrat pindah ke KIB, selesai ini, koalisi bubar," tuturnya.
"Mau ke mana lagi. Karena posisinya masih 103 kursi, dari 115 kursi yang dibutuhkan minimal untuk dicalonkan presiden dan wapres," sambungnya. [Bagaskara Isdiansyah]
Berita Terkait
-
Beredar di Medsos PKS Disebut Dapat Jatah Dua Kursi Menteri di Kabinet, PDIP Beri Respons
-
Novel Bamukmin Punya Modal 130 Juta Massa Buat Jadi Cawapres, Pengamat: Koplak Asal Mangap
-
Silahturahmi ke Habib Novel di Solo, Anies Baswedan Bantah Safari Politik
-
'Terlihat dari Prestasi Selama Jadi Gubernur', Anies Dinilai Cocok Jika Duet dengan Aher di Pilpres
-
Kandidat Capres-Cawapres Idaman PKS: Dwitunggal yang Diterima Koalisi dan Punya Potensi Menang Tinggi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar