Jawab Isu Liar soal Jatah Menteri, NasDem Tegaskan PKS dan Demokrat Masih Mesra Cari Pendamping Anies

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan bahwa hingga hari ini NasDem, PKS dan Demokrat masih mesra untuk berdiskusi penjajakan koalisi untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, jika kekinian ada isu liar termasuk soal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diisukan bakal dapat dua jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menarik dukungan terhadap Anies Baswedan, hal itu dianggap tak bertanggung jawab.

"Hari ini sih banyak berseliweran isu-isu yang menurut saya tidak bertanggung jawab dan tidak perlu ditanggapi. Yang jelas bahwa hari ini Nasdem, PKS, itu lagi mesra-mesranya berdiskusi untuk bangun koalisi," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).

Meski Ali mengakui NasDem belum mendapatkan informasi tersebut, namun menurutnya PKS masih aktif dalam penjajakan koalisi.

"Jadi, menurut saya itu adalah informasi-informasi yang sumir yang tidak perlu kita tanggapi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ali meyakini PKS tidak akan mengubah sikapnya untuk bersama dengan NasDem dan Demokrat. Menurutnya, PKS pasti tidak akan mengindahkan pendukungnya yang banyak mendukung Anies Baswedan.

"Kalau hari ini terjadi, deklarasi, ada kesempatan itu tidak mendesak buat Nasdem dan koalisinya. Karena kami sadar bahwa setiap partsi itu memiliki mekanisme sendiri-sendiri," tuturnya.

"PKS juga sadar kok, kalau mereka tahu lah bagaimana implikasi yang terjadi pada partai itu karena pendukung PKS ini kan kalau kita lihat bbrapa survei itu mayoritas mendukung Anies. Jadi, pasti akan berdampak, dan PKS sadar betul dengan hal itu pastinya," sambungnya.

Isu Liar

Baca Juga: Bantah Deklarasi Ganjar Capres 2024, DPC PPP Jakpus: Ada Gerombolan Oknum Liar Ngaku Pengurus

Untuk diketahui, isu PKS ditawari dua kursi menteri agar menarik dukungan kepada Anies Baswedan muncul di media sosial terutama Twitter pada Kamis 27 Oktober 2022.

Adanya unggahan yang menyebut kabar liar PKS ditawari 2 kursi menteri yang kemudian dibantah langsung oleh Juru Bicara DPP PKS, M Kholid.

Ia menegaskan keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII PKS telah menyatakan PKS tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024.

"Ini hoax & fitnah.Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan @PKSejahtera tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024. Selain itu, PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil utk tuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat," cuit Kholid di Twitter.