Suara.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan second home visa atau visa rumah kedua untuk WNA (Warga Negara Asing) pada Selasa, (25/10/2022). Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. Dengan visa ini, WNA dapat tinggal selama 5 atau 10 tahun di Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memastikan, kebijakan second home visa tidak akan memancing migrasi besar-besaran WNA, khususnya warga China ke Tanah Air.
"Ada kritik mengatakan, kita nanti akan diserbu oleh (WNA) China dan lain-lain. Malaysia sudah lebih dulu dari kita, namanya The Silver Haired Program, enggak diserbu kok," tutur Yasonna kepada awak media usai membuka Rakornis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kanwil Kemenkumham di Hotel Anvaya Bali, Senin, (31/10/2022).
Yasonna menjelaskan, subjek dari second home visa yakni orang asing tertentu atau eks WNI yang ingin tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan begitu, WNA yang dapat tinggal selama 5 atau 10 sepuluh tahun di Indonesia tentu akan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan kegiatan lainnya.
Atas dasar itu, kebijakan second home visa dipastikan tidak berbahaya dan tidak mengancam stabilitas negara. Justru kebijakan second home visa akan membawa banyak manfaat antara lain, meningkatkan penerimaan negara secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan investasi, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar, menumbuhkan peluang usaha yang dapat menimbulkan multiplier effect, serta menciptakan lapangan kerja.
"Saya punya kenalan beberapa dokter-dokter ahli. Mereka WNI yang sudah pensiun dari Amerika, beli rumah di sini, tentu apartemen, tentu dia perlu supir, pembantu, itu akan menambah pekerjaan, di samping yang lain. Jadi itu akan sangat menolong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan," tutur Yasonna.
Sebagai informasi, permohonan second home visa bisa dilakukan lewat aplikasi berbasis website atau (visa-online.imigrasi.go.id). Lalu, dokumen persyaratan yang diperlukan adalah paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 bulan. Persyaratan lain seperti yang disebutkan di atas yakni rekening WNA sekurang-kurangnya Rp2 miliar atau setara.
WNA juga harus menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih dan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae.
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemohon second home visa adalah sebesar Rp3.000.000 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2022. Untuk pembayaran tarif PNBP second home visa bisa dilakukan di luar wilayah Indonesia lewat portal pembayaran PNBP yang tersedia. Kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 hari sejak surat edaran diterbitkan.
Baca Juga: Kolaborasi Brankas dan VISA, Permudah Fintech Tentukan Skor Kredit Konsumen
Tag
Berita Terkait
-
Kemenkumham Rilis POP Hak Merek, Perpanjangan Merek Jadi Makin Cepat
-
Kemenkumham: Pencatatan Hak Cipta Meningkat hingga 47% Berkat POP HC
-
Beri Ruang Ekspresi untuk Pegiat Seni, DJKI Kemenkumham Hadirkan Festival Karya Cipta Anak Negeri
-
Promosikan Produk Kekayaan Intelektual Komunal Bali, DJKI Gelar Fashion Show di Art Center
-
Perpanjang Paspor, Babang Tamvan Ngaku Mau Prewed di Luar Negeri
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK