Suara.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan kebijakan second home visa atau visa rumah kedua untuk WNA (Warga Negara Asing) pada Selasa, (25/10/2022). Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua. Dengan visa ini, WNA dapat tinggal selama 5 atau 10 tahun di Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memastikan, kebijakan second home visa tidak akan memancing migrasi besar-besaran WNA, khususnya warga China ke Tanah Air.
"Ada kritik mengatakan, kita nanti akan diserbu oleh (WNA) China dan lain-lain. Malaysia sudah lebih dulu dari kita, namanya The Silver Haired Program, enggak diserbu kok," tutur Yasonna kepada awak media usai membuka Rakornis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kanwil Kemenkumham di Hotel Anvaya Bali, Senin, (31/10/2022).
Yasonna menjelaskan, subjek dari second home visa yakni orang asing tertentu atau eks WNI yang ingin tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan begitu, WNA yang dapat tinggal selama 5 atau 10 sepuluh tahun di Indonesia tentu akan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan kegiatan lainnya.
Atas dasar itu, kebijakan second home visa dipastikan tidak berbahaya dan tidak mengancam stabilitas negara. Justru kebijakan second home visa akan membawa banyak manfaat antara lain, meningkatkan penerimaan negara secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan investasi, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar, menumbuhkan peluang usaha yang dapat menimbulkan multiplier effect, serta menciptakan lapangan kerja.
"Saya punya kenalan beberapa dokter-dokter ahli. Mereka WNI yang sudah pensiun dari Amerika, beli rumah di sini, tentu apartemen, tentu dia perlu supir, pembantu, itu akan menambah pekerjaan, di samping yang lain. Jadi itu akan sangat menolong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan," tutur Yasonna.
Sebagai informasi, permohonan second home visa bisa dilakukan lewat aplikasi berbasis website atau (visa-online.imigrasi.go.id). Lalu, dokumen persyaratan yang diperlukan adalah paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 bulan. Persyaratan lain seperti yang disebutkan di atas yakni rekening WNA sekurang-kurangnya Rp2 miliar atau setara.
WNA juga harus menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih dan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae.
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemohon second home visa adalah sebesar Rp3.000.000 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2022. Untuk pembayaran tarif PNBP second home visa bisa dilakukan di luar wilayah Indonesia lewat portal pembayaran PNBP yang tersedia. Kebijakan ini mulai berlaku efektif 60 hari sejak surat edaran diterbitkan.
Baca Juga: Kolaborasi Brankas dan VISA, Permudah Fintech Tentukan Skor Kredit Konsumen
Tag
Berita Terkait
- 
            
              Kemenkumham Rilis POP Hak Merek, Perpanjangan Merek Jadi Makin Cepat
 - 
            
              Kemenkumham: Pencatatan Hak Cipta Meningkat hingga 47% Berkat POP HC
 - 
            
              Beri Ruang Ekspresi untuk Pegiat Seni, DJKI Kemenkumham Hadirkan Festival Karya Cipta Anak Negeri
 - 
            
              Promosikan Produk Kekayaan Intelektual Komunal Bali, DJKI Gelar Fashion Show di Art Center
 - 
            
              Perpanjang Paspor, Babang Tamvan Ngaku Mau Prewed di Luar Negeri
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Kena OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Masih Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK
 - 
            
              Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
 - 
            
              Projo Siap Hapus Logo Jokowi, Gibran Santai: Itu Keputusan Tepat
 - 
            
              Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri
 - 
            
              Jakarta Waspada! Inflasi Oktober Meroket: Harga Emas, Cabai, dan Beras Jadi Biang Kerok?
 - 
            
              UAS Turun Gunung Luruskan Berita OTT Gubernur Riau: Itu yang Betul
 - 
            
              Yakin Kader Tak Terlibat? Ini Dalih PKB Belum Ambil Sikap usai KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Utang Whoosh Aman? Prabowo Pasang Badan, Minta Publik Jangan Panik!
 - 
            
              Murka! DPR Desak Polisi Tak Pandang Bulu Usut Kasus Guru di Trenggalek Dianiaya Keluarga Murid
 - 
            
              Pemerintah Siap Tanggung Utang Whoosh, Bayar dari Duit Hasil Efisiensi dan Sitaan Koruptor?