Ketimbang Megawati, Luhut dan Ganjar Lebih Bikin Jokowi Nyaman

Suara.com - Hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut memanas belakangan ini.

Dalam hal ini, pengamat politik Tony Rosyid menyebutkan bahwa perseteruan Jokowi-Megawati sudah lama terjadi.

Menurut Tony, Jokowi sudah lama bersinggungan dengan Megawati sejak awal dilantik jadi presiden di periode pertama (2014).

Kala itu, Jokowi memilih Maruar Sirait jadi Menpora tapi dibatalkan oleh Megawati beberapa jam jelang pelantikan.

Tak hanya sekali, Jokowi juga sempat bersinggungan saat dia memilih Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mulanya tak direstui Megawati.

Lebih lanjut, Jokowi yang sering menunjuk LBP sebagai partner di berbagai urusan juga semakin menyulut perbedaan dengan Megawati.

"Dalam penyusunan kabinet dan sejumlah jabatan strategis, adu kuat Jokowi-Mega seringkali terjadi. Selama ini, semua bisa ditutupi dan hanya kalangan internal yang tahu," ungkap Tony Rasyid seperti yang dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.

Perbedaan antara Jokowi-Megawati kemudian berlanjut soal kepentingan mereka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jokowi inginkan Ganjar menjadi presiden. Ganjar diharapkan dapat meneruskan program-program Jokowi. Jokowi tidak hanya butuh jaminan pengamanan dari Ganjar, tapi publik membaca ada agenda lain yang direncanakan oleh Jokowi melalui Ganjar," jelas Tony.

Baca Juga: Isu Jokowi Akan Gantikan Megawati sebagai Ketum PDIP, Pengamat: Jangan Tiru Amien Rais

Ketidaknyamanan Jokowi dengan Megawati menurut Tony juga dipicu dengan cara Megawati memperlakukannya. Di depan Megawati, Jokowi diperlakukan sebagai petugas partai.

Padahal sebagai presiden, Jokowi tidak ingin didikte, dikontrol, dan dikendalikan sekalipun oleh ketua umum partai.

"Jokowi diperlakukan sebagai petugas partai. Dalam posisinya sebagai petugas partai, Megawati menuntut Jokowi patuh, loyal dan sendiko dawuh pada PDIP yang otoritasnya ada di tangan Megawati," kata Tony.

Hal ini yang membuat Jokowi disebut lebih nyaman bekerja dengan LBP di pemerintahan. Tak heran berbagai keputusan strategis Jokowi sering kali menempatkan LBP di dalamnya.

"Dengan LBP, Jokowi merasa setara, bahkan secara struktural adalah atasan LBP. Jokowi presiden, dan LBP menteri. Publik menyebutnya sebagai menteri semua urusan. Wajar, karena memang LBP memiliki pengalaman dan kematangan di pemerintahan, sehingga Jokowi merasa nyaman dengannya," pungkas Tony.