Suara.com - Anggota DPRD Jawa Tengah, Benny Karnadi, memberikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering kali absen dari rapat paripurna.
Kritikan ini dilayangkan oleh Benny saat menghadiri rapat paripurna mengenai Raperda Penyelenggaraan Penyiaran dan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Jateng pada Senin (31/10/22) kemarin.
Awalnya, Anggota Komisi Fraksi PKB ini melakukan interupsi kepada Pimpinan Dewan (Pimwan). Ia lantas melaporkan jika Ganjar jarang menghadiri rapat paripurna.
Dalam sejumlah rapat, Ganjar seringkali absen dan hanya diwakilkan oleh Wakil Gubernur Taz Yasin atau Sekretaris Daerah (Sekda).
"Instruksi pimpinan, Benny Karnadi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama bahwa beliau sering kali tidak mengikuti rapat paripurna dan mendelegasikan wewenangnya kepada baik Wakil Gubernur atau kepada Sekretaris Daerah," tutur Benny seperti dikutip melalui unggahan akun TikTok @dpwpkbjateng pada Selasa (2/11/22).
Yang lebih krusial, hingga saat ini salah satu kader PDI Perjuangan yang santer dikabarkan akan maju dalam Pilpres 2024 ini belum menandatangani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
"Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa sampai hari ini RKPD yang kami dengar belum ditandatangani. Sudah satu bulan lebih," lanjut Benny.
Dalam pernyataannya di depan Pimpinan Dewan, Benny lantas meminta agar Ganjar mendapatkan teguran.
"Kami mohon kepada Pimpinan Dewan untuk memberikan teguran kepada beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah," tutur Benny.
Anggota DPRD Jateng ini juga meminta agar Ganjar lebih fokus mengurus Jawa Tengah daripada melakukan kunjungan ke daerah-daerah lain.
"Ketika beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kami sering mendengar dari beliau sendiri bahwa beliau ketika ditanya tentang calon presiden, beliau selalu menjawab bahwa hari ini beliau fokus untuk mengurus Jawa Tengah," kata Benny.
"Tapi faktanya sampai hari ini bahkan hajat hidup pemerintah Jawa Tengah maupun rakyat Jawa Tengah melalui RKPD tahun 2023 sampai hari ini belum ditandatangani," imbuhnya.
Tanggapan Tokoh NU
Umar Hasibuan turut mengomentari soal Anggota Fraksi PKB yang meminta agar Ganjar Pranowo diberikan teguran.
Melalui akun Twitter-nya, Umar mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Benny menunjukan kejujuran dan sikap kritis.
Tag
Berita Terkait
-
Sebutan Anies Antitesis Jokowi Disambut Baik, Dinilai akan Bawa Angin Segar, Pengamat: Dia 'Hot Property'
-
Tantangan PAN untuk Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024, Akademisi Unsoed: Representasi Anak Muda Kreatif
-
MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
-
Aman! Sekalipun Kalah Pilpres 2024, Puan Maharani Masih Punya 'Serep' Jadi Ketua ...
-
Disinyalir Akan 'Digandeng' Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil Dinilai Tak Layak Maju Pilpres 2024 karena...
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'