Suara.com - Ketua Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan (Walhi Kalsel) Kisworo Dwi Cahyono menyinggung perilaku penegak hukum yang selalu ada di balik kejahatan hukum atau hal-hal yang berbau ilegal.
Salah satu penegak hukum yang dimaksud ialah Polri.
"Kenapa sampai kejahatan lingkungan atau hal-hal yang ilegal masih berjalan tentu salah satunya adalah karena perilaku penegak hukum, salah satunya adalah polisi RI," kata Kisworo dalam diskusi bertajuk "Polisi dan Mafia Tambang, Ada Hubungannya?" pada Kamis (3/11/2022).
Hal tersebut disampaikan Kisworo, sebab Polri tidak bisa dilepaskan dari adanya pertambangan yang terjadi di Indonesia. Padahal, Kisworo menyebut kalau pertambangan itu merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.
Ia mencontohkan, pada satu foto yang memperlihatkan seorang ibu dan anak tengah mengamati alat berat tengah menggerus area pertambangan.
Mereka sebagai penduduk di dekat itu, kata Kisworo, juga memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.
Kisworo juga menjelaskan kalau luas Kalimantan Selatan itu 3,7 juta hektar, namun hampir setengahnya itu dipenuhi oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mencabut beberapa izin pertambangan, akan tetapi sifatnya itu tidak beroperasi.
"Kita bisa membayangkan dicabut pak Jokowi itu aktif semua, zombienya hidup maka konflik agraria dan bencana ekologis akan semakin tinggi," ucapnya.
"Jadi saya tidak bisa membayangkan pak Jokowi menerbitkan yang mati tadi menjadi hidup."
Baca Juga: Heboh Isu Tegalluar Jadi Kandidat Kuat Untuk Ibu Kota Jabar, Walhi: Itu Akal-akalan Saja
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'