Suara.com - Kepolisian Haiti berhasil mengambil alih sebuah depot bahan bakar utama di negara itu setelah fasilitas tersebut sebelumnya dikuasai oleh geng kriminal.
Selain mengumumkan kabar tersebut, BBC melaporkan bahwa pemerintah juga telah mengonfirmasi distribusi bahan bakar akan dilanjutkan dari terminal bahan bakar Varreux, yang terletak di salah satu daerah terkumuh di negara itu, Cite Soleil, pada Senin (7/11).
Sebelumnya, geng kriminal merebut fasilitas depot BBM itu pada September sehingga menutup pengiriman bahan bakar impor dan menghambat upaya untuk mendistribusikan makanan dan obat-obatan.
Terminal ini memasok sebagian besar produk minyak di Haiti dan telah berada di bawah kendali koalisi beberapa geng kriminal yang memiliki kekuatan besar, yang dikenal sebagai G9, selama lebih dari sebulan.
Blokade ini telah menyebabkan tutupnya banyak bisnis serta mempersulit distribusi bensin dan air minum dalam kemasan. Pada saat yang bersamaan, wabah kolera di negara itu semakin memburuk dari minggu ke minggu.
Keadaan ini turut mendorong terjadinya kerusuhan sipil di berbagai daerah di seluruh negeri.
Kerusuhan juga meningkat sejak Perdana Menteri Ariel Henry mengumumkan berakhirnya subsidi bahan bakar pada 11 September, yang membuat harga bensin dan solar meningkat dengan drastis.
Di tengah kekacauan di salah satu negara Karibia itu, kepolisian melancarkan operasi untuk mengambil alih terminal BBM pada Rabu (2/11), di mana suara tembakan dapat terdengar di daerah itu sepanjang hari.
Sehari kemudian, seorang sumber dari kepolisian mengungkapkan kepada AFP bahwa mereka telah berhasil menguasai fasilitas tersebut.
Meski demikian, baik polisi maupun pemerintah tidak memberikan informasi terkait adanya korban dalam upaya itu.
Perdana Menteri Henry memberikan ucapat selamat kepada pihak kepolisian yang berhasil merebut kembali depot BBM utama itu.
Operasi polisi tersebut digelar menyusul peringatan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, yang mengatakan "krisis multifaset yang berkepanjangan" di Haiti dapat menjadi darurat kemanusiaan terburuk di negara itu dalam beberapa dekade.
PBB juga baru-baru ini mendesak semua negara untuk menangguhkan pemulangan migran Haiti ke negara itu.
Berita Terkait
-
Sadis! Dua Wartawan Tewas Dibunuh Saat Liput Kasus Kekerasan Di Haiti, Jasad Dibakar
-
Ketahuan Jadi Beking Geng Kriminal, 8 Polisi di China Dijebloskan ke Penjara
-
Setahun Pembunuhan Presiden Jovenel Moise, Haiti Makin Kacau, Kekerasan Antargeng Makin Menjadi
-
Dalam Empat Hari, kerusuhan Antar-Geng Di Haiti Tewaskan 234 Orang
-
Gizi Buruk, 62 Napi di Penjara Haiti Meninggal
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru