Temui LPSK di Polres Jaksel, Kuasa Hukum Dody Prawiranegara Berharap Permohonan Justice Collaborator Dikabulkan

Suara.com - Tim kuasa hukum AKBP Dody Prawiranegara, tersangka kasus narkoba bertemu dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait permohonan perlindungan dan justice collaborator (JC) di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu (5/11/2022).

Koordinator Tim Penasihat Hukum AKBP Dody dkk., Adriel Purba menyatakan bahwa pihaknya dan LPSK melakukan pertemuan selama empat jam.

"Petugas LPSK menemui langsung Dody dkk di Polrestro Jakarta Selatan dan melakukan pertemuan selama empat jam," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/11/2022).

Berkas pengajuan perlindungan dan JC Dody dan yang lainnya telah dinyatakan lengkap oleh LPSK.

Setelah itu, LPSK akan segera menalaah dan mendalami sebelum memberi keputusan mengabulkan atau tidak permohonan perlindungan dan justice collaborator bagi Dody dkk.

"Kami berharap proses pendalaman dan penelaahan bisa berjalan lancar dan cepat serta permohonan klien kami dikabulkan," ujar Adriel.

Menurut Adriel, permohonan perlindungan dan JC bagi Dody dkk sangat penting. Hal itu mengingat kliennya akan kesulitan mengungkap kebenaran kasus narkoba karena melibatkan Irjen Teddy Minahasa yang tercatat masih berstatus jenderal bintang dua aktif.

“Seperti kasus sebelum ini, ada kesulitan menyelesaikan kasus yang melibatkan pimpinan dan bawahan. Itu sebabnya, kami sungguh berharap kepada LPSK dan pejabat negeri ini untuk memberi perhatian lebih terhadap kasus ini,” tutur Adriel.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata Adriel, syarat untuk menjadi JC di antaranya bukan menjadi pelaku utama dalam perkara atau kejahatan tersebut.

Baca Juga: Cegah Intimidasi, LPSK Beri Perlindungan Terhadap 18 Saksi Tragedi Kanjuruhan

Keterangan saksi pelaku atau JC juga dinilai penting untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

“Dan, JC itu bisa tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang sama,” ungkap Adriel.

Berdasarkan UU itu, kata Adriel, setelah mendengar keterangan kliennya, maka AKBP Dody dkk dinilai bukan pelaku utama dalam perkara ini sehingga ada beberapa indikasi yang menggambarkan hal itu, antara lain perintah yang diterima kliennya dan setelah perkara ini masuk dalam proses penyidikan, ada upaya dari pihak tertentu menghalangi klien dan keluarganya untuk menerangkan secara terang benderang perkara ini.

“Kami yakin AKBP Dody dkk memiliki keterangan yang bisa membongkar perkara ini secara terang benderang," tutur Adriel.

Sebelumnya, perkara ini bermula dari penangkapan Polres Metro Jakarta Pusat terhadap seorang HE dan MS dengan barang bukti sabu yang dikemas dalam dua buah kantong plastik sebanyak 44 gram sabu-sabu pada beberapa waktu lalu.

Setelah dikembangkan, HE dan MS mendapatkan sabu dari seseorang bernama Abeng yang ditangkap anggota Polres Metro Jakarta Pusat.