Suara.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah mulai menunjukkan pergerakan politiknya jelang Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menjawab mengenai kapak KIB bakal mendeklarasikan calon presiden atau capres pilihan mereka.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, diketahui tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIB, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono ternyata sudah menyepakati satu hal.
Mereka tidak akan terburu-buru dalam mengumumkan capres 2024. Ini sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi yang meminta agar parpol tidak sembrono dalam memilih capres untuk Pemilu 2024.
"Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan tidak perlu terburu-buru (menentukan capres). Tidak perlu sembrono, tapi jangan kelamaan," kata Airlangga saat menghadiri pertemuan konsolidasi KIB di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/2022).
Mengenai sosok capres yang bakal diusung, Airlangga menyebut bahwa sekarang bukan bulan yang tepat untuk mengumumkannya. Keputusan ini juga sesuai dengan pendapat Zulkifli Hasan dan Mardiono.
Menurut mereka, bulan November ini adalah Rabiul Akhir, sehingga dinilai tidak baik untuk mendeklarasikan capres dan masih perlu dipertimbangkan.
"Bulannya Rabiul Akhir harus berhati-hati. Maka kita mesti cari bulan yang betul-betul alam semestanya mendukung kita. Di situlah kita akan luncurkan siapa capres dan cawapres dari koalisi KIB," jelas Menko Perekonomian ini.
KIB sendiri dinilai merupakan koalisi partai yang paling siap dalam menyambut Pemilu 2024. KIB juga memiliki syarat mengusung capres dan cawapres pada pesta demokrasi mendatang.
Ini karena banyak kader yang berpengalaman tergabung dalam KIB. Mereka memiliki jam terbang yang baik selama bergelut di organisasi Partai Politik.
Baca Juga: Dengar Nih Pesan buat Parpol, Jokowi: Masuk Tahun Politik, Jangan Saling Menjatuhkan
"Perkara capres dan cawapres saya garis bawahi. Di sini banyak kader yang sudah berpengalaman, jam terbangnya tinggi," ucap Airlangga.
"Paling penting punya NIK, punya KTA. Karena KIB adalah koalisi yang anggotanya parpol, jadi kalau punya NIK, KTA ini menjadi kunci, karena ini bukan koalisi individual. Oleh karena itu, masalah waktu ini kita lihat kapannya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Dengar Nih Pesan buat Parpol, Jokowi: Masuk Tahun Politik, Jangan Saling Menjatuhkan
-
Sifat-Sifat Arina Gudono Ini Bikin Iriana Jokowi Langsung Restui Kaesang Pangarep Menikah
-
Klaim Tak Bahas Pilpres 2024 Saat Bertemu Jokowi, Ganjar Pranowo: Ekonomi Lagi Sulit Kayak Gini!
-
Pengamat: Banyak Dampak Negatif yang Akan Diterima Partai NasDem Ketika Usung Anies
-
Manuver KIB Plus-plus Jelang Pilpres 2024: Gaet Dua Parpol Baru Lalu Deklarasi Capres
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara