Suara.com - Komisi III DPR kembali menggelar rapat kerja perihal RKUHP pada hari ini. Adapun rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang penyampaian penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi pemerintah.
Menanggapi rapat itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menjawab pertanyaan, apakah rapat akan belanjut pengambilan keputusan tingkat I untuk selanjutnya pengambilan keputusan tingkat II agar RKUHP disahkan.
Menurut Desmond, hal itu belum tentu. Ia sendiri belum bisa memastikan.
"Kami lihat saja ya. Saya belum bisa jawab, apakah draf revisi itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau sesuai ya go," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabun(9/11/2022).
Tetapi sebaliknya, apabila ternyata draf atau naskah RKUHP masih belum sesuai harapan masyarakat maka DPR akan kembali memberikan catatan.
"Berarti masih ada catatan-catatan yang nanti kalian kritisi lagi, gitu," kata Desmond.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir. Adies tidak bisa memastikan saat ditanya apakah rapat tentang RKUHP hari ini akan sekaligus dilakukan pengambilan keputusan tingkat I atau tidak.
"Menkumham nanti jam 14.00 menyampaikan hasil sosialisasi RKUHP di daerah-daerah. Kita dengarkan saja dulu apa yang menjadi masukan-masukan masyarakat tersebut," kata Adies.
Tak Kekejar Waktu untuk Pengesahan
DPR mengaku pesimitis bisa mengejar waktu pengesahan RKUHP pada tahun ini. Pasalnya waktu sidang yang singkat dianggap menjadi kendala.
DPR yang baru selesai reses dan memasuki masa sidang kembali pada awal November pekan ini, kembali akan reses di pertengahan Dovember. Itu artinya, waktu masa sidang menjelang akhir tahun terbilang singkat.
"Sepertinya enggak keburu ya karena ini masa sidangnya singkat sekali. Tanggal 15 Desember kita sudah reses lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Jumat (4/11/2022).
Waktu masa sidnag yang singkat itu dinilai pimpinan DPR tidak bisa dipaksakan untuk mengejar target pengesahan RKUHP. Pasalnya sejauh ini RKUHP masih dalam pembahasan.
"(RKUHP) itu masih dalam tahap pembahasan di komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," kata Dasco.
Sebelumnya, baik DPR maupun pemerintah masih sama-sama membutuhkan waktu untuk melakukan diskusi sebelum memutuskan untuk mengesahkan RKUHP.
Berita Terkait
-
Kasus Suap Pesawat Airbus Garuda Indonesia, KPK Panggil Ketua DPD Golkar Sulbar Hingga Eks Anggota DPR
-
Langkah Kebijakan Kemnaker Hadapi Ancaman Resesi Global Diapresiasi DPR
-
Grab dan Gojek Disebut Potong Komisi Tak Sesuai Aturan, DPR: Dinikmati Aplikator, Rugikan Driver Ojol
-
Puan Maharani: Demokrasi Beri Ruang Artikulasi Kaum Perempuan dalam Segala Bidang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!