Suara.com - Komisi III DPR kembali menggelar rapat kerja perihal RKUHP pada hari ini. Adapun rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang penyampaian penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi pemerintah.
Menanggapi rapat itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menjawab pertanyaan, apakah rapat akan belanjut pengambilan keputusan tingkat I untuk selanjutnya pengambilan keputusan tingkat II agar RKUHP disahkan.
Menurut Desmond, hal itu belum tentu. Ia sendiri belum bisa memastikan.
"Kami lihat saja ya. Saya belum bisa jawab, apakah draf revisi itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau sesuai ya go," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabun(9/11/2022).
Tetapi sebaliknya, apabila ternyata draf atau naskah RKUHP masih belum sesuai harapan masyarakat maka DPR akan kembali memberikan catatan.
"Berarti masih ada catatan-catatan yang nanti kalian kritisi lagi, gitu," kata Desmond.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir. Adies tidak bisa memastikan saat ditanya apakah rapat tentang RKUHP hari ini akan sekaligus dilakukan pengambilan keputusan tingkat I atau tidak.
"Menkumham nanti jam 14.00 menyampaikan hasil sosialisasi RKUHP di daerah-daerah. Kita dengarkan saja dulu apa yang menjadi masukan-masukan masyarakat tersebut," kata Adies.
Tak Kekejar Waktu untuk Pengesahan
DPR mengaku pesimitis bisa mengejar waktu pengesahan RKUHP pada tahun ini. Pasalnya waktu sidang yang singkat dianggap menjadi kendala.
DPR yang baru selesai reses dan memasuki masa sidang kembali pada awal November pekan ini, kembali akan reses di pertengahan Dovember. Itu artinya, waktu masa sidang menjelang akhir tahun terbilang singkat.
"Sepertinya enggak keburu ya karena ini masa sidangnya singkat sekali. Tanggal 15 Desember kita sudah reses lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Jumat (4/11/2022).
Waktu masa sidnag yang singkat itu dinilai pimpinan DPR tidak bisa dipaksakan untuk mengejar target pengesahan RKUHP. Pasalnya sejauh ini RKUHP masih dalam pembahasan.
"(RKUHP) itu masih dalam tahap pembahasan di komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," kata Dasco.
Sebelumnya, baik DPR maupun pemerintah masih sama-sama membutuhkan waktu untuk melakukan diskusi sebelum memutuskan untuk mengesahkan RKUHP.
Berita Terkait
-
Kasus Suap Pesawat Airbus Garuda Indonesia, KPK Panggil Ketua DPD Golkar Sulbar Hingga Eks Anggota DPR
-
Langkah Kebijakan Kemnaker Hadapi Ancaman Resesi Global Diapresiasi DPR
-
Grab dan Gojek Disebut Potong Komisi Tak Sesuai Aturan, DPR: Dinikmati Aplikator, Rugikan Driver Ojol
-
Puan Maharani: Demokrasi Beri Ruang Artikulasi Kaum Perempuan dalam Segala Bidang
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting