Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terpengaruh dan terjebak dalam politik adu domba. Terlebih, sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, yakni pada 2024.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko dalam orasi kebangsaannya pada acara Tabligh Akbar Majelis Kyai dan Santri Pembangunan Cirebon, yang digelar di Panggung Budaya Gua Sunyaragi, Rabu (9/11/2022).
"Di tahun politik akan ada kontestasi, kubu-kubuan. Pesan saya, hindari yang namanya politik adu domba. Karena kalau kita sampai masuk di dalamnya semua akan ribet, dan negara menjadi tidak stabil," kata Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan Indonesia sangat membutuhkan stabilitas di segala bidang. Baik politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Situasi tersebut, tegas dia, harus bisa diciptakan demi meningkatkan investasi.
Selain itu, Moeldoko menjelaskan kalau pemerintah telah bekerja keras untuk menaikkan nilai investasi baik dari dalam maupun luar negeri, agar pembangunan merata dan bisa membuka lapangan kerja. Di mana, saat ini angkatan kerja baru per tahun mencapai 2,5 juta orang.
Selain menjaga kondisi negara tetap stabil, terang Moeldoko, pemerintah juga melakukan harmonisasi 78 Undang-Undang melalui pendekatan Omnibus Law untuk memberikan kepastian regulasi dan kemudahan berusaha. Selain itu, pemerintah juga terus membangun infrastruktur baik di darat, laut, dan udara, agar terjadi efisiensi biaya logistik.
"Biaya logistik supply chain kita dua puluh lima persen lebih tinggi dibandingkan negara di Asean," terangnya.
Moeldoko yang baru mendapat amanah menjadi pembina majelis Kyai dan Santri Pembangunan Cirebon tersebut juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergandeng tangan dan bahu-membahu membantu pemerintah dalam peningkatan investasi di Indonesia.
"Saya harap bapak-ibu jemaah bisa tetap menjaga stabilitas negara kita. Jangan gontok-gontokan. Kita harus solid. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi tantangan global yang tidak mudah," pungkas Moeldoko.
menyampaikan orasi kebangsaan pada acara Tabligh Akbar Majelis Kyai dan Santri Pembangunan Cirebon, yang digelar di Panggung Budaya Gua Sunyaragi, Rabu (9/11).
Pada orasinya, Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terpengaruh dan terjebak dalam politik adu domba. Terlebih, sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, yakni pada 2024.
"Di tahun politik akan ada kontestasi, kubu-kubuan. Pesan saya, hindari yang namanya politik adu domba. Karena kalau kita sampai masuk di dalamnya semua akan ribet, dan negara menjadi tidak stabil," pesan Moeldoko.
Berita Terkait
-
Demokrat Kritik Jokowi Terlalu Aktif Urus Capres, Elite PDIP: Presiden Sedang Fokus Kerja Agar Tak Ada Proyek Mangkrak
-
Terang-terangan Dukung Prabowo, Jokowi Tak Akan Berani Blak-blakan Beri Dukungan pada Ganjar, Kenapa?
-
AHY dan Aher Minggir Dulu, Rocky Gerung Malah Usulkan Gibran Jadi Cawapres Anies Baswedan, Ini Alasannya
-
Siapapun Partainya, Jokowi Ingatkan Parpol untuk Tak Sembrono Usung Capres dan Cawapres: Harus Hati-hati
-
Getol Promosikan Produk Lokal, KSP Moeldoko Sebut Presiden Konsen Terhadap Perkembangan UMKM
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar