Suara.com - Presiden Jokowi memberi peringatan kepada para partai politik untuk berhati-hati dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.
Pasalnya, bakal capres dan cawapres yang akan terpilih itu nantinya akan memimpin lebih dari 270 juta rakyat Indonesia.
"Memang harus hati-hati, hati-hati, loh, menakhodai 270 juta lebih rakyat Indonesia," kata Jokowi yang dikutip dari www.presidenri.go.id, Rabu (09/11/2022).
Jokowi memang mengingatkan hal tersebut berulang kali, karena dia berharap parpol untuk tidak sembrono mengusung pilihan mereka.
Sosok Kepala Negara itu turut menghimbau parpol dan koalisinya supaya mempersiapkan calon sebaik mungkin sebelum diumumkan hingga dipilih rakyat.
"Kenapa selalu saya ulang-ulang? Memang harus hati-hati. Jangan sembrono. Oleh karena itu, peran partai politik dalam menentukan pasangan capres dan cawapres sangatlah penting," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa keputusan dan pilihan akhir bukan ada pada dirinya, melainkan ada di tangan rakyat.
"Saya ulang ya, bahwa yang namanya capres, cawapres, itu disiapkan oleh partai atau gabungan partai. Nanti yang pilih rakyat, bukan saya. Partai atau gabungan partai, yang milih rakyat, sehingga sekali lagi, hati-hati memilih capres dan cawapres," imbuhnya.
Pilpres 2024 mendatang, rencananya akan digelar pada awal tahun yakni pada bulan Februari.
Baca Juga: Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo, PDIP Nggak Takut: Yang Menentukan Jadi Presiden Itu Rakyat!
Oleh karena itu, Jokowi meminta parpol untuk tetap menjaga situasi politik tetap kondusif, terutama di tengah keadaan global yang tidak menentu.
“Pemilunya sudah tinggal Februari 2024, awal loh berarti, tinggal setahun praktis, iya kan? Tetapi menjaga kondusivitas politik, karena tidak terdukung oleh keadaan global itu yang harus kita tahu semuanya, hati-hati. Keadaan ini tidak sedang normal-normal saja,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo, PDIP Nggak Takut: Yang Menentukan Jadi Presiden Itu Rakyat!
-
Yusuf Martak Sentil Erick Thohir: Ngurus BUMN Aja Nggak Beres, Mau Jadi Presiden?
-
Wakil Ketua DPR Dukung Pernyataan Presiden Minta Parpol Jaga Rivalitas Sehat
-
Terang-terangan Kasih 'Restu' Dan Beri 'Jatah' Ke Prabowo, Benarkah Jokowi Mau Bayar Utang Saat Pilgub DKI?
-
Jokowi Bentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Kawasan Hutan, Menko Luhut Ikut Ambil Bagian
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka