Suara.com - Presiden Jokowi memberi peringatan kepada para partai politik untuk berhati-hati dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.
Pasalnya, bakal capres dan cawapres yang akan terpilih itu nantinya akan memimpin lebih dari 270 juta rakyat Indonesia.
"Memang harus hati-hati, hati-hati, loh, menakhodai 270 juta lebih rakyat Indonesia," kata Jokowi yang dikutip dari www.presidenri.go.id, Rabu (09/11/2022).
Jokowi memang mengingatkan hal tersebut berulang kali, karena dia berharap parpol untuk tidak sembrono mengusung pilihan mereka.
Sosok Kepala Negara itu turut menghimbau parpol dan koalisinya supaya mempersiapkan calon sebaik mungkin sebelum diumumkan hingga dipilih rakyat.
"Kenapa selalu saya ulang-ulang? Memang harus hati-hati. Jangan sembrono. Oleh karena itu, peran partai politik dalam menentukan pasangan capres dan cawapres sangatlah penting," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa keputusan dan pilihan akhir bukan ada pada dirinya, melainkan ada di tangan rakyat.
"Saya ulang ya, bahwa yang namanya capres, cawapres, itu disiapkan oleh partai atau gabungan partai. Nanti yang pilih rakyat, bukan saya. Partai atau gabungan partai, yang milih rakyat, sehingga sekali lagi, hati-hati memilih capres dan cawapres," imbuhnya.
Pilpres 2024 mendatang, rencananya akan digelar pada awal tahun yakni pada bulan Februari.
Baca Juga: Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo, PDIP Nggak Takut: Yang Menentukan Jadi Presiden Itu Rakyat!
Oleh karena itu, Jokowi meminta parpol untuk tetap menjaga situasi politik tetap kondusif, terutama di tengah keadaan global yang tidak menentu.
“Pemilunya sudah tinggal Februari 2024, awal loh berarti, tinggal setahun praktis, iya kan? Tetapi menjaga kondusivitas politik, karena tidak terdukung oleh keadaan global itu yang harus kita tahu semuanya, hati-hati. Keadaan ini tidak sedang normal-normal saja,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Terang-terangan Dukung Prabowo, PDIP Nggak Takut: Yang Menentukan Jadi Presiden Itu Rakyat!
-
Yusuf Martak Sentil Erick Thohir: Ngurus BUMN Aja Nggak Beres, Mau Jadi Presiden?
-
Wakil Ketua DPR Dukung Pernyataan Presiden Minta Parpol Jaga Rivalitas Sehat
-
Terang-terangan Kasih 'Restu' Dan Beri 'Jatah' Ke Prabowo, Benarkah Jokowi Mau Bayar Utang Saat Pilgub DKI?
-
Jokowi Bentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian Kawasan Hutan, Menko Luhut Ikut Ambil Bagian
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden