Suara.com - Ada Tiga alasan mengapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cocok berkoalisi pada pilpres 2024 mendatang.
Alasan tersebut diungkap oleh Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing.
"Menolak adanya wacana yang menyatakan ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi pada Pilpres 2024," ucapnya dikutip dari Wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com pada Rabu, (9/11/2022).
Pertama, Emrus menyebutkan bahwa PDIP dan PKS merupakan partai politik yang berkoalisi di Pilkada.
Kemudian yang kedua, jika dua partai ini berkoalisi maka perpolitikan di Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih. Ketiga, partai yang berbasis islam tersebut juga partai yang Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kedua partai ini mencoba berkoalisi.
"Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan lagi," tegasnya.
Di sisi lain, Emrus menyarankan agar Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi. Menurut hipotesisnya, jika itu terjadi tidak akan muncul lagi politik identitas.
Untuk diketahui, Emrus sebelumnya mengusulkan pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS. Hal itu akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama.
"Saya kira akan bagus sekali," ujar Emrus.
Baca Juga: Tanggapi PKS Digoda Koalisi Gerindra-PKB, Ketua DPP NasDem: Godaan Menguji Keimanan Koalisi
Selain itu, komposisi tersebut juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan.
Menurutnya, peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka. Emrus memprediksi PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024.
"Karena kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri, sekalipun cukup," tegasnya.
Berita Terkait
-
Demokrat Kritik Jokowi Terlalu Aktif Urus Capres, Elite PDIP: Presiden Sedang Fokus Kerja Agar Tak Ada Proyek Mangkrak
-
Koalisi Pengusungan Anies Terancam Kandas, NasDem Harus Berhati-hati: PKS Bisa Lari Dukung...
-
KPK Sebut Masih Kejar Buronan Harun Masiku
-
Tak Ingin Ada Aksi Saling Intimidasi Antara Demokrat-PKS-NasDem, Herzaky: Kita Sama-sama Kuat
-
Terang-terangan Dukung Prabowo, Jokowi Tak Akan Berani Blak-blakan Beri Dukungan pada Ganjar, Kenapa?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri