Suara.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh angkat suara terkait pernyataan eks Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyebut gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas NasDem, PKS, Demokrat pada 10 November lantaran adanya bandar yang belum sepakat.
Ia justru berseloroh dalam merespons pernyataan Fahri tersebut. Paloh malah menyinggung soal Ferdy Sambo yang kekinian sudah diproses hukum.
"Kalau tingkat itulah diskursus itu yang kita konsumsi, dan itu saya telan, nalar kita pertanyaannya semakin kita bagus apa semakin jelek?" kata Paloh usai perayaan HUT NasDem ke-11 di JCC, Jakarta, Jumat (11/11/2022).
"Apakah itu urgensi kita membangun secara lebih baik? Atau memang sesungguhnya kita merusak common sense kita? Saya sudah katakan bandar apa itu? Yang sudah jelas Sambo memang sudah ditangkap haha," sambungnya.
Lebih lanjut, Paloh mengaku sebenarnya terbuka dengan adanya bandar jika ingin mendanai pihaknya hadapi kontestasi nasional. Namun, ia mengaku juga enggan terdesak.
"Saya katakan saya amat sangat terbuka siapa saja yang mau danain ini, coba kasih tahu, sebut yang jelas. Kita enggak mau bandar juga tiba-tiba terdesak kita," pungkasnya.
Singgung Bandar
Sebelumnya, deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas NasDem-Demokrat-PKS pada 10 November 2022 gagal terealisasi. Deklarasi tersebut menurut pertinggi NasDem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun.
Pemunduran itu ditenggarai karena PKS masih harus menggelar rapat majelis syuro. Sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harumurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November.
Baca Juga: Surya Paloh: Baca Sosmed, Isinya Framing Benturkan Jokowi dengan NasDem
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar.
Fahri menyebutkan untuk memenuhi Presidential Threshold 20 persen, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar.
"Ya ini maksudnya pembelian tiket itu pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja Parpol, ini kerja bandar, parpol enggak sanggup, Anies Baswedan enggak sanggup," ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Persektif.
"Ini deklarasi tanggal 10 November sudah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul ya gagal," imbuhnya.
Lebih lanjut Fahri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan.
Pasalnya, PDIP sudah memenuhi ambang batas 20 persen dari presidential threshold dari Pemilu sebelumnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun