Suara.com - Perwakilan Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sering bertemu untuk membentuk koalisi di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.
Beberapa waktu yang lalu, rencana deklarasi ketiga partai bernama Koalisi Perubahan dibatalkan karena masih belum mencapai satu kesepakatan.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan komunikasi antar partai masih berlangsung dan sekarang sudah banyak tercapai kesepahaman.
Dia mengatakan saat ini koalisi tinggal menunggu finalisasi dan peresmian.
Kamhar mengatakan jika PKS menunggu keputusan Majelis Syuro, Partai Demokrat menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai.
"Jadi ini memang mesti diselenggarakan secara cermat dan seksama, tak mesti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mengingat waktu yang tersedia untuk tahapan proses ini sendiri masih cukup memadai," kata Kamhar, Minggu (13/11/2022).
Kamhar berharap deklarasi Koalisi Perubahan dapat menjadi game changer di pemilihan presiden 2024.
"Deklarasi koalisi ini akan menjadi game changer jika telah ditetapkan hanya ada gerak maju untuk kemenangan tak boleh ada ragu-ragu, karenanya pematangan proses ini menjadi keniscayaan," kata Kamhar.
Berita Terkait
-
Golkar Siapkan Jusuf Hamka untuk Kaesang di Pilgub DKI, Demokrat Pilih Istikamah dengan KIM
-
Pertahanan Kubu 01 di Pilkada Jakarta? NasDem: Insyaallah Kami Berkoalisi dengan PKB dan PKS
-
Koalisi Perubahan Berpotensi Bangkit Lagi Di Pilkada DKI, Makin Kuat Ditambah PDIP
-
Demokrat Yakin Gugatan PDIP di PTUN, Hasilnya Sama Seperti di MK
-
Pesan Demokrat Ke PDIP Soal Gugatan Di PTUN: Harus Ksatria, Siap Menang Dan Siap Kalah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar