Suara.com - Bursa survei calon presiden atau capres 2024 sejauh ini kerap memunculkan nama-nama populer yang sudah malang melintang di dunia pemerintahan. Sebut saja Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subainto hingga Ridwan Kamil.
Namun, apa jadinya jika nama-nama yang dimunculkan sebagai capres merupakan pilihan alternatif? Baru-baru ini, Gerakan Nasional Pemimpin Alternatif (GPA) 2024 memunculkan tujuh nama figur capres alternatif.
Salah satu nama yang dimunculkan adalah istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi. Selain Iriana, ada juga nama La Nyalla Mahmud Mattalitti, Andika Perkasa, Moeldoko, Tito Karnavian, Amran Sulaiman dan Rizal Ramli.
Adapun pilihan capres alternatif itu diambil berdasarkan penjaringan enam indikator. Pertama belum pernah menjadi kandidat dalam Pilpres dan kedua mendapat dukungan masyarakat.
Lalu ketiga memiliki pengalaman memimpin lembaga negara. Keempat berstatus sarjana. Kelima bukan bagian fungsionaris partai politik. Dan terakhir memiliki komitmen memajukan Indonesia.
Koordinator nasional GPA 2024, Ilham Muhammad menjelaskan landasan pihaknya sampai memunculkan tujuh figur pemimpin alternatif. Ini dilakukan demi menghindari polarisasi di tengah rakyat, sebagaimana yang terjadi di Pilpres sebelumnya.
Ilham mengatakan, gerakan nasional pemimpin alternatif 2024 merupakan sebuah gerakan penetralisir penggiringan opini capres tertentu melalui media dan media sosial dalam kurun dua tahun terakhir.
"Juga memantik masyarakat Indonesia untuk menelaah figur alternatif yang memiliki kapabilitas menjadi kepala negara," terang Ilham seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Senin (14/11/2022).
Selain itu, Ilham menjelaskan jika gerakan ini dilakukan untuk mendorong figur potensial menunjukkan visi ke-Indonesia-an kepada masyarakat.
Baca Juga: Rencana Pensiun Jokowi: Kembali ke Solo dan Jadi Warga Biasa
“Maka akan muncul bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadirkan pemimpin alternatif agar tercipta iklim demokrasi yang berdaulat dan bermartabat,” pungkasnya.
Pada akhirnya, gerakan tersebut dinilai akan mendorong Partai Politik lebih terbuka mengusung capres alternatif secara elegan dan profesional.
Berita Terkait
-
Rencana Pensiun Jokowi: Kembali ke Solo dan Jadi Warga Biasa
-
Ibu Negara Terpeleset Saat Menuruni Tangga Pesawat di Bali
-
Surya Paloh Ngaku Apes Belum Dapat Pemodal Sokong Koalisi Anies, Politisi PKS: Uang Bukan Segala-galanya!
-
Ketum Partai Jangan GR! Jokowi Tak Pernah Beri Sinyal Dukung Capres Tertentu
-
10 Tahun Hidup di Khayalan, Pengusaha Mini Gold Ini Siap Beli 5 Unit Mobil Esemka
Terpopuler
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Berapa Biaya Bulanan Motor Listrik Indomobil eMotor Tyranno?
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- Fajar Sadboy Kecelakaan, Keluarga Pingsan Dengar Kabar
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Survei Poltracking: Kepuasan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Tetap Tinggi di Tengah Tekanan Global
-
Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
-
Iran Keras soal AS Blokade Selat Hormuz: Kalau Mereka Melawan Kami Melawan, Kami Tidak Tunduk!
-
Demokrasi RI Ternyata Masih 'Sakti', Survei LSI Buktikan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Penuh!
-
Prabowo Temui Putin di Tengah Krisis Global, Pakar: Langkah Krusial Amankan Energi RI
-
Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
-
Soal Dugaan AS Bebas Akses Wilayah Udara Indonesia, Sukamta: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar
-
11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos