Suara.com - Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan menyebut bahwa momen duduk satu meja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri di acara Gala Dinner KTT G20 merupakan hal biasa. Ia mengakui, memang ada rivalitas politik selama ini, namu hanya berlangsung di Pemilu saja.
"(Rivalitas politik) ya itu hanya sebatas kontestasi saja, setelah itu selesai kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Syarief kemudian bicara soal Pemilu damai untuk 2024. Menurutnya, semua demi kepentingan bangsa, Pemilu 2024 diharapkan berlangsung damai.
"Yang pasti komitmen kita, semua partai politik nasional menginginkan bahwa pemilu 2024 kita dukung damai. Dan ini juga untuk kepentingan bangsa, kalau kita ngomongin kepentingan bangsa pasti semua memberikan dukungan," ujarnya.
Syarief menambahkan, hubungan Megawati dengan SBY yang renggang cuma bagian masa lalu.
"Saya pikir yang dulu, yang lewat yaudahlah lewat. Kalau memang ada, tidak perlu diangkat lagi. Yang penting ke depannya bagus-bagus," tuturnya.
Momen Langka
Ada momen langka pada agenda G20, di mana Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri duduk satu meja dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Momen tersebut diabadikan dalam sebuah foto yang kemudian diunggah oleh kader Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
"Damai Indonesia, foto di Bali malam ini. Dalam jamuan makan malam G20. Sehat semua untuk para pemimpin," kata Jansen melalui akun Twitternya @jansen_jsp pada Selasa.
Baca Juga: Soal SBY-Megawati Satu Meja, Dasco Gerindra: Berkah G20, Momen Bersejarah
Satu meja bundar itu dipenuhi oleh jajaran pimpinan negara Indonesia. SBY tampak mengenakan batik biru berlengan panjang. Ia duduk di seberang Megawati yang mengenakan pakaian dengan warna senada.
Sementara itu, ada Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno bersama istri, Wakil Presiden ke-5 RI Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla beserta istri.
Ketua DPR RI sekaligus puteri dari Megawati juga ikut berfoto dari meja bundar tersebut.
Hubungan Megawati dengan SBY disebut merenggang sejak 2004. Perang dingin disebut-sebut pecah ketika Megawati mencopot SBY dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Setelah itu, SBY maju ke panggung politik melalui Pilpres 2004. Kala itu SBY maju sebagai capres didampingi Jusuf Kalla.
SBY pada saat itu mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Kekalahan kembali ditelan Megawati saat mencoba bertarung di Pilpres 2009.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah