Suara.com - Wacana pencapresan Anies Baswedan terus menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya karena Anies yang dinilai sebagai sosok antitesis Presiden Joko Widodo yang memerintah saat ini.
Penilaian ini sudah dibantah oleh Partai NasDem selaku pengusung Anies, yang kini kembali ditegaskan oleh Anies.
Hal ini disampaikan Anies saat diwawancara Asyari Usman di kanal YouTube FNN TV. Anies saat itu ditanya soal pendapatnya terkait program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Awalnya Asyari menilai Jokowi saat ini sedang gelisah dengan kelanjutan proyek pembangunan IKN, karena itulah terkesan berusaha mengatur calon penerusnya nanti.
"Presiden Anies Baswedan akan melanjutkan itu apa tidak?" tanya Asyari di program Suhu Politik FNN, dikutip Suara.com, Jumat (18/11/2022).
"Sebuah program pemerintah itu bukan selera, tapi pelaksanaan konstitusi, melaksanakan undang-undang. Jadi segala hal yang sudah ada di konstitusi, undang-undang, maka siapapun yang disumpah untuk menjalankan program pemerintah harus melaksanakan selama itu di dalam undang-undang," jelas Anies.
Jawaban Anies ini kembali dikonfirmasi Asyari. Namun seperti sebelumnya, Anies tidak langsung melempar jawaban lugas.
"Saya akan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya ada tentang IKN," tegasnya menambahkan.
Anies sendiri enggan memberikan pendapatnya mengenai program IKN karena telah diputuskan di pemerintahan Jokowi saat ini. Karena itulah sudah menjadi tugas lembaga eksekutif untuk menindaklanjutinya.
Baca Juga: Rusun Pekerja Proyek IKN Telan Dana Rp567 Miliar, Selesai Tahun 2023
"Itu adalah keputusan politik yang sudah dibuat sekarang dan bahkan sudah menjadi undang-undang sekarang. Selama undang-undang itu berlaku, maka siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, dia harus melaksanakan undang-undang itu," kata Anies.
Untuk video selengkapnya bisa disaksikan di sini.
Partai NasDem Pernah Minta Anies Lanjutkan Proyek IKN
Politikus Partai NasDem yang juga pernah mengungkit perihal "Anies antitesa Jokowi", Zulfan Lindan, ternyata juga pernah membahas soal kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Zulfan menyebut pihaknya telah meminta Anies untuk berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. "Boleh dalam perjalanannya direvisi atau dikoreksi, tapi realisasikan pembangunan IKN tidak boleh gagal," terang Zulfan kepada KOMPASTV.
Zulfan menilai kepemimpinan baru tahun 2024 mendatang bisa jadi diiringi dengan situasi ekonomi yang semakin baik.
Berita Terkait
-
Rusun Pekerja Proyek IKN Telan Dana Rp567 Miliar, Selesai Tahun 2023
-
Politikus Senior PDIP Kritik Anies, 'Gak Ada Bakal Calon Presiden Sudah Berkeliaran', Ganjar Bagaimana?
-
Anies Baswedan Makan Siang Bareng Tim Kecil, Hadir Pimpinan PKS, NasDem dan Demokrat
-
Ogah Anggap Serius Pertemuan dengan Gibran, Politikus PDIP Sebut Anies Masih Capres di Awang-awang
-
Minta Demokrat Jangan Marah Pada Anies, Petinggi NasDem: Memang Sudah Berkoalisi?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar