Suara.com - Sejumlah kelompok organisasi yang diisi relawan maupun kader partai bak menambuh 'genderang perang' jelang hajatan Pilpres 2024. Salah satunya dari Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun di Yogyakarta.
Organisasi yang identik dengan kader-kader PPP mendeklarasikan diri untuk mendukung bakal capres dari Partai NasDem, Anies Baswedan.
Jalan politik dua organisasi itu tentu bertolak belakang dengan keputusan DPP PPP yang sebelumnya menyatakan bahwa sosok capres dan cawapres yang didukung masih menunggu keputusan bersama di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diisi PPP, Golkar dan PAN.
Terkait hal itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan tidak mempersoalkan langkah sejumlah kader karena memang DPP belum memutuskan soal sosok capres dan cawapres.
"Sepanjang DPP PPP belum memutuskan belum memberikan sikap siapapun boleh beropini, boleh berwacana," kata Baidowi, belum lama ini.
Hal itu, kata dia, akan berbeda jika setelah nanti DPP PPP (dan KIB) memutuskan sikap di pemilihan presiden 2024, semua kader harus loyal mematuhi instruksi pusat.
Baidowi juga menyatakan, orang-orang yang tergabung dalam Forum Ka'bah Membangun (FKM) bukan bagian dari struktur resmi PPP.
Karenanya, DPP PPP menganggap langkah FKM sebagai bagian dari masukan dari masyarakat.
"Kalau yang kemarin karena bukan dari PPP bukan struktur resmi PPP, ya kita anggap sebagai aspirasi masyarakat umum. Kalau pun tidak, representasi organisasi kemasyarakatan ormas gitu," imbuhnya.
Baca Juga: KIB Merespons Gejolak yang Terjadi di Internal PPP
Diketahui deklarasi Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun diselenggarakan pada Rabu (16/11/2022) dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan.
Respons Golkar
Setali tiga uang dengan Achmad Baidowi, deklarasi dua kelompok ormas kepada Anies juga turut menuai respons santai dari Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Golkar yang juga anggota KIB menyatakan tidak khawatir dengan apa yang terjadi di internal 'sahabat' koalisi mereka.
"PPP belum kami dengar sudah mengambil keputusan formal. Saya kira ini masih cair. Jadi masing-masing warga PPP masih dalam penyampaian aspirasi masing-masing," kata Doli, Jumat (18/11/2022).
KIB, kata Doli, menugaskan masing-masing mitra koalisi untuk menyerap aspirasi dari daerah mengenai siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang pas.
Untuk saat ini, KIB belum memasuki fase memutuskan nama calon presiden dan calon wakil presiden.
Tag
Berita Terkait
-
Ada Apa Spanduk BLT Jokowi? Heboh Anies "Dihadang" di Jawa Barat, Prabowo Waspadalah
-
Hasil Survei: Aher Bukan Pasangan Tepat untuk Anies Baswedan, AHY Paling Cocok
-
KIB Merespons Gejolak yang Terjadi di Internal PPP
-
Piala Dunia 2022, Syamsurizal Apresiasi Aturan Syariah Islam Tuan Rumah Qatar
-
Meriah FKM Yogyakarta Deklarasi Dukung Capres NasDem, Rocky Gerung: Massa PPP 98 Persen Ke Anies
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar