Suara.com - PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoperasikan 2 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Kedua SPKLU tersebut terletak di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan SPKLU PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare. Pengoperasian SPKLU ini sebagai wujud nyata dari komitmen PLN untuk membangun ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik dengan pengoperasian SPKLU di Sulsel. Menurutnya, Pemprov Sulsel akan terus mendukung program transisi energi yang sudah dicanangkan Pemerintah.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN atas penempatan SPKLU ini di kantor Gubernur. Kami mendukung penuh penggunaan listrik guna menekan emisi karbon," ujar Sudirman.
Sebagai salah satu konsumen pengguna mobil listrik dan layanan home charging dari PLN, Sudirman menyatakan Pemprov Sulsel telah membuat program untuk penggunaan listrik di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel.
"Dengan hadirnya SPKLU di kantor, Aparatur Sipil Negara lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat pemilik kendaraan listrik dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengisi daya kendaraan listriknya," kata Sudirman.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Mochammad Andy Adchaminoerdin mengatakan, SPKLU yang terletak di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ini berjenis Fast Charging serta memiliki spesifikasi daya 1 x 50 kW. Sedangkan SPKLU yang berada di PLN UP3 Parepare juga fast charging yang memiliki spesifikasi daya 2 x 25 kW.
"Dengan teknologi Fast Charging , pengisian dari 0 persen (kosong) ke full 100 persen hanya dengan waktu 180 menit dan sudah bisa menempuh jarak 300 KM. Tidak hanya itu kami memasang juga Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya 2 x 5.500 VA di Kantor Gubernur Sulsel yang bisa dipergunakan untuk pengisian motor atau kendaraan listrik lainnya," jelasnya.
Penyediaan infrastruktur SPKLU di dua lokasi ini diharapkan bisa menumbuhkan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik. Selain itu, hadirnya instalasi SPKLU ini juga diharapkan menjadi mata rantai ekosistem energi terbarukan yang tengah dikembangkan di Tanah Air untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
Baca Juga: PLN Raih Dua Penghargaan atas Kontribusi di Bidang Kemanusiaan dan Penanganan Covid-19
"Kami optimis penempatan dan pembangunan SPKLU di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Kota Parepare bisa menjadi pemantik kebiasaan baru menggunakan kendaraan ramah lingkungan," kata Andy.
Oleh karena itu, PLN akan terus menambah fasilitas SPKLU lagi. Sebab, sampai dengan tahun 2023, akan ada penambahan 6 SPKLU lagi yakni di Palopo, Bulukumba, Watampone, Kolaka, Kolaka Utara dan Konawe Utara.
Tercatat per November 2022, terdapat 5 SPKLU yang berada di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar. Adapun SPKLU tersebar di PLN ULP Mattoanging, PLN UP3 Makassar Selatan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar, PLN UP3 Parepare di Kota Parepare, dan PLN ULP Wuawua, di Kota Kendari.
"Target dalam wilayah kerja PLN UID Sulselrabar, akan ada 11 SPKLU yang terintegrasi di jalan trans Sulawesi sampai akhir tahun 2023," pungkas Andy.
Berita Terkait
-
Best 5 Oto: Mitsubishi Triton Ralliart ke AXCR 2022, Cara Mengurus STNK Hilang, Tokyo Motor Show Ganti Nama
-
Keseruan Electric Vehicle Funday di Jakarta
-
Anggaran Terbatas, Menhub Budi Lebih Pilih Sewa Ketimbang Beli Mobil Listrik
-
Pabrik DFSK Cikande Segera Produksi Kendaraan Listrik untuk Pasar Indonesia
-
Begini Hitung-hitungan Untungnya Naik Kendaraan Listrik Versi Menhub Budi Karya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu