Suara.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan pernyataan mengejutkan dengan mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Bahkan, ia mengaku tanpa malu telah menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, LaNyalla menjelaskan bahwa usulannya itu disampaikan karena ia melihat Pemilu telah dikuasai oleh kelompok tertentu.
Selain itu, ia juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu menggunakan suara rakyat atau "mencoblos" hanyalah buang-buang uang. Atas dasar itu, ia menyarankan agar sebaiknya Pemilu ditunda demi kebaikan bersama.
"Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan, ini palsu semua. Kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini," saran LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022).
"Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk Pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu," sambungnya.
LaNyalla bahkan secara blak-blakan mengaku telah membisiki Ketua DPR Puan Maharani mengenai usulannya itu. Ia meminta agar Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan sesuai dengan naskah asli untuk diadendum.
Saat ditanya Puan apa dasarnya, LaNyalla pun menjawab bahwa ada banyak. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk memperbaiki pemerintahan. Ia juga meyakinkan Puan bisa menjadi presiden.
"Mbak Pu (Puan) nanya dasarnya apa, saya bilang banyak dasarnya. Ini pasal 33 itu yang diubah menjadi ayat, ini yang membuat kita semakin terpuruk," jelasnya.
"Dan sudah waktunya kita memperbaiki. Bumi, air, ini sudah kita kuasai sendiri dan saya yakin Mbak Pu bisa jadi presiden di situ nanti," tambahnya.
Baca Juga: Ketua DPD LaNyalla Mendadak Minta Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Jokowi Ditambah 2 Tahun
Sebagai negarawan, LaNyalla mengaku dirinya sama sekali tidak malu saat memberikan usulan tersebut. Baginya yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat.
"Kalau Mas Bamsoet, Mbak Puan, sebagai seorang politisi jadi berpikirnya election, kalau saya nggak," ucapnya.
"Kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan founding fathers pada saat itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ketua DPD LaNyalla Mendadak Minta Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Jokowi Ditambah 2 Tahun
-
Gegara Puan Sedang Lawatan, Pengiriman Surpres Penggantian Panglima TNI Ditunda Senin Pekan Depan
-
Golkar Siap Menangkap Pemilu 2024, Airlangga Hartarto: Target Nomor Satu!
-
Mardiono Sebut 14 Pengurus Wilayah PPP Usulkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
-
Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan