Suara.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan pernyataan mengejutkan dengan mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Bahkan, ia mengaku tanpa malu telah menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, LaNyalla menjelaskan bahwa usulannya itu disampaikan karena ia melihat Pemilu telah dikuasai oleh kelompok tertentu.
Selain itu, ia juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu menggunakan suara rakyat atau "mencoblos" hanyalah buang-buang uang. Atas dasar itu, ia menyarankan agar sebaiknya Pemilu ditunda demi kebaikan bersama.
"Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan, ini palsu semua. Kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini," saran LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022).
"Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk Pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu," sambungnya.
LaNyalla bahkan secara blak-blakan mengaku telah membisiki Ketua DPR Puan Maharani mengenai usulannya itu. Ia meminta agar Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan sesuai dengan naskah asli untuk diadendum.
Saat ditanya Puan apa dasarnya, LaNyalla pun menjawab bahwa ada banyak. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk memperbaiki pemerintahan. Ia juga meyakinkan Puan bisa menjadi presiden.
"Mbak Pu (Puan) nanya dasarnya apa, saya bilang banyak dasarnya. Ini pasal 33 itu yang diubah menjadi ayat, ini yang membuat kita semakin terpuruk," jelasnya.
"Dan sudah waktunya kita memperbaiki. Bumi, air, ini sudah kita kuasai sendiri dan saya yakin Mbak Pu bisa jadi presiden di situ nanti," tambahnya.
Baca Juga: Ketua DPD LaNyalla Mendadak Minta Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Jokowi Ditambah 2 Tahun
Sebagai negarawan, LaNyalla mengaku dirinya sama sekali tidak malu saat memberikan usulan tersebut. Baginya yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat.
"Kalau Mas Bamsoet, Mbak Puan, sebagai seorang politisi jadi berpikirnya election, kalau saya nggak," ucapnya.
"Kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan founding fathers pada saat itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ketua DPD LaNyalla Mendadak Minta Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Jokowi Ditambah 2 Tahun
-
Gegara Puan Sedang Lawatan, Pengiriman Surpres Penggantian Panglima TNI Ditunda Senin Pekan Depan
-
Golkar Siap Menangkap Pemilu 2024, Airlangga Hartarto: Target Nomor Satu!
-
Mardiono Sebut 14 Pengurus Wilayah PPP Usulkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
-
Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru