Suara.com - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan pernyataan mengejutkan dengan mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Bahkan, ia mengaku tanpa malu telah menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, LaNyalla menjelaskan bahwa usulannya itu disampaikan karena ia melihat Pemilu telah dikuasai oleh kelompok tertentu.
Selain itu, ia juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu menggunakan suara rakyat atau "mencoblos" hanyalah buang-buang uang. Atas dasar itu, ia menyarankan agar sebaiknya Pemilu ditunda demi kebaikan bersama.
"Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan, ini palsu semua. Kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini," saran LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022).
"Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk Pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu," sambungnya.
LaNyalla bahkan secara blak-blakan mengaku telah membisiki Ketua DPR Puan Maharani mengenai usulannya itu. Ia meminta agar Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan sesuai dengan naskah asli untuk diadendum.
Saat ditanya Puan apa dasarnya, LaNyalla pun menjawab bahwa ada banyak. Menurutnya, ini waktu yang tepat untuk memperbaiki pemerintahan. Ia juga meyakinkan Puan bisa menjadi presiden.
"Mbak Pu (Puan) nanya dasarnya apa, saya bilang banyak dasarnya. Ini pasal 33 itu yang diubah menjadi ayat, ini yang membuat kita semakin terpuruk," jelasnya.
"Dan sudah waktunya kita memperbaiki. Bumi, air, ini sudah kita kuasai sendiri dan saya yakin Mbak Pu bisa jadi presiden di situ nanti," tambahnya.
Baca Juga: Ketua DPD LaNyalla Mendadak Minta Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Jokowi Ditambah 2 Tahun
Sebagai negarawan, LaNyalla mengaku dirinya sama sekali tidak malu saat memberikan usulan tersebut. Baginya yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat.
"Kalau Mas Bamsoet, Mbak Puan, sebagai seorang politisi jadi berpikirnya election, kalau saya nggak," ucapnya.
"Kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan founding fathers pada saat itu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Ketua DPD LaNyalla Mendadak Minta Pemilu Ditunda dan Masa Jabatan Jokowi Ditambah 2 Tahun
-
Gegara Puan Sedang Lawatan, Pengiriman Surpres Penggantian Panglima TNI Ditunda Senin Pekan Depan
-
Golkar Siap Menangkap Pemilu 2024, Airlangga Hartarto: Target Nomor Satu!
-
Mardiono Sebut 14 Pengurus Wilayah PPP Usulkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
-
Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara