Suara.com - Jutaan warga Taiwan memberika suara mereka dalam pemilihan umum lokal yang digelar di tengah tensi yang masih tinggi dengan China.
Berdasarkan informasi BBC, warga Taiwan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu empat tahunan yang dimulai pada Sabtu (26/11). Para pemilih akan menentukan dewan lokal dan wali kota dalam pemilihan ini.
Pemilihan ini juga bersamaan dengan digelarnya referendum untuk menurunkan usia pemilih dari 20 tahun menjadi 18 tahun.
Secara khusus, peristiwa ini juga menjadi perhatian global karena posisi Taiwan yang saat ini menjadi “titik pusat” yang menyebabkan tensi tinggi antara China dan Amerika Serikat.
Pemerintah China melihat Taiwan sebagai satu provinsi yang memisahkan diri yang, pada akhirnya, akan kembali dan menjadi bagian dari negara itu.
Namun, masyarakat Taiwan telah dengan tegas menolak anggapan itu. Salah satu alasannya adalah karena Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan menjalankan sistem demokrasi—sebuah sistem yang berbeda dengan yang ada China.
Kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada Agustus lalu turut memantik amarah China yang merespons dengan menggelar latihan militer di sekitar wilayah Taiwan.
Di Taiwan, terdapat dua partai politik utama dengan pendekatan yang berbeda terhadap China.
Kuomintang (KMT) secara tradisional dipandang sebagai pro-China. Mereka sebelumnya telah mendorong hubungan ekonomi dengan China dan tampak mendukung wacana reunifikasi. Meski demikian, mereka telah dengan tegas membantah anggapan bahwa mereka pro-China.
Saingan utama mereka adalah Partai Progresif Demokrat (DPP) yang kini berkuasa. Pemimpin DPP, Tsai Ing-wen, sebelumnya menang telak dalam pemilihan nasional 2020.
Tsai sendiri telah menjelaskan pandangannya terhadap China dan mengatakan Beijing perlu menunjukkan rasa hormat kepada Taiwan dan bahwa Taipei tidak akan tunduk pada tekanan.
Dia terpilih pada tahun 2020 dengan janji untuk melawan Beijing. Penduduk lokal mengatakan kepada BBC pada saat itu bahwa protes di Hong Kong dan respons represif Beijing terhadap hak-hak sipil telah menimbulkan kekhawatiran di Taiwan.
Berita Terkait
-
Raksasa Chip Taiwan TSMC Ingin Produksi Teknologi Teranyar di Pabrik Arizona
-
Taiwan Pastikan Investasi Chip Masih Aman
-
Tajir! Lebihi Menteri, Putu Taluh Sopir Truk Asal Bali di Australia Seminggu Digaji Rp 30 Juta
-
Gara-gara Taiwan, Xi Jinping dan Joe Biden Sempat 'Adu Mulut' Saat KTT G20
-
Konflik China dan Taiwan Bisa Berdampak PHK Massal Industri Padat Karya
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar