Suara.com - Jutaan warga Taiwan memberika suara mereka dalam pemilihan umum lokal yang digelar di tengah tensi yang masih tinggi dengan China.
Berdasarkan informasi BBC, warga Taiwan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara untuk berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu empat tahunan yang dimulai pada Sabtu (26/11). Para pemilih akan menentukan dewan lokal dan wali kota dalam pemilihan ini.
Pemilihan ini juga bersamaan dengan digelarnya referendum untuk menurunkan usia pemilih dari 20 tahun menjadi 18 tahun.
Secara khusus, peristiwa ini juga menjadi perhatian global karena posisi Taiwan yang saat ini menjadi “titik pusat” yang menyebabkan tensi tinggi antara China dan Amerika Serikat.
Pemerintah China melihat Taiwan sebagai satu provinsi yang memisahkan diri yang, pada akhirnya, akan kembali dan menjadi bagian dari negara itu.
Namun, masyarakat Taiwan telah dengan tegas menolak anggapan itu. Salah satu alasannya adalah karena Taiwan memiliki pemerintahan sendiri dan menjalankan sistem demokrasi—sebuah sistem yang berbeda dengan yang ada China.
Kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada Agustus lalu turut memantik amarah China yang merespons dengan menggelar latihan militer di sekitar wilayah Taiwan.
Di Taiwan, terdapat dua partai politik utama dengan pendekatan yang berbeda terhadap China.
Kuomintang (KMT) secara tradisional dipandang sebagai pro-China. Mereka sebelumnya telah mendorong hubungan ekonomi dengan China dan tampak mendukung wacana reunifikasi. Meski demikian, mereka telah dengan tegas membantah anggapan bahwa mereka pro-China.
Saingan utama mereka adalah Partai Progresif Demokrat (DPP) yang kini berkuasa. Pemimpin DPP, Tsai Ing-wen, sebelumnya menang telak dalam pemilihan nasional 2020.
Tsai sendiri telah menjelaskan pandangannya terhadap China dan mengatakan Beijing perlu menunjukkan rasa hormat kepada Taiwan dan bahwa Taipei tidak akan tunduk pada tekanan.
Dia terpilih pada tahun 2020 dengan janji untuk melawan Beijing. Penduduk lokal mengatakan kepada BBC pada saat itu bahwa protes di Hong Kong dan respons represif Beijing terhadap hak-hak sipil telah menimbulkan kekhawatiran di Taiwan.
Berita Terkait
-
Raksasa Chip Taiwan TSMC Ingin Produksi Teknologi Teranyar di Pabrik Arizona
-
Taiwan Pastikan Investasi Chip Masih Aman
-
Tajir! Lebihi Menteri, Putu Taluh Sopir Truk Asal Bali di Australia Seminggu Digaji Rp 30 Juta
-
Gara-gara Taiwan, Xi Jinping dan Joe Biden Sempat 'Adu Mulut' Saat KTT G20
-
Konflik China dan Taiwan Bisa Berdampak PHK Massal Industri Padat Karya
Terpopuler
- 5 Produk Viva Cosmetics yang Ampuh Atasi Flek Hitam, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 5 Rekomendasi HP Layar AMOLED 120Hz Termurah 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- KUIS: Kalau Hidupmu Jadi Lagu, Genre Apa yang Paling Cocok?
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Tekankan Adaptivitas Siswa Sekolah Rakyat Hadapi Perubahan Zaman
-
Belum Jadi Kader Resmi, Jokowi Disebut Sudah Ajak Relawannya untuk Masuk PSI
-
PDIP Sarankan Beberapa Langkah untuk Respons Merosotnya IHSG dan Mundurnya Pejabat BEI-OJK
-
Kunjungi SRMP 1 Deli Serdang, Gus Ipul Pastikan Sekolah Rakyat Ramah Disabilitas
-
Ahmad Muzani di Harlah NU: Bangsa Ini Berutang Jasa pada Kiai dan Santri
-
Sesuai Arahan Presiden, Gus Ipul Serahkan Santunan Ahli Waris Korban Banjir Deli Serdang
-
Satu Abad NU, Gus Yahya: Persatuan Menguat Usai Dinamika yang Hebat
-
Menhan Ungkap Pertemuan Prabowo dan Tokoh Oposisi: Apa yang Dibahas?
-
Risiko Matahari Kembar di Tubuh Polri, Mengapa Kapolri Pilih Mundur Ketimbang Jadi Menteri?
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?