Suara.com - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyayangkan adanya pesan berantai di media sosial yang mengaitkan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) dengan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 KAHMI di Palu, Sulawesi Tengah.
"Selama rapat koordinasi dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat," kata Ketua Panitia Daerah Munas KAHMI Tavip di Palu, Sabtu (26/11/2022) malam.
Pernyataan itu disampaikan terkait munculnya pesan berantai dengan judul "Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?".
Menurut dia, opini itu cenderung menyudutkan lembaga negara yang tidak pernah terlibat langsung dalam memberikan saran dan masukan.
"Sangat disayangkan adanya opini itu, dengan latar belakang penulis yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara akademis," katanya menegaskan.
Sementara itu, Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan tulisan itu terlalu berlebihan dengan sumber yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
"Binda hadir dalam rapat resmi atau rapat koordinasi di mana yang terkonfirmasi resmi hadir adalah wakil presiden," jelasnya.
Dia menegaskan tidak pernah ada pertemuan dengan Binda Sulteng, bahkan memberikan masukan jika Presiden Jokowi kalah pamor dengan Anies Baswedan jika mereka menghadiri munas di Palu.
Hal itu dibenarkan Tim Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh jika Binda aktif berkoordinasi terkait agenda kunjungan presiden atau wakil presiden, termasuk agenda tambahan pemerintah daerah yang berpotensi menjadi kunjungan di Sulteng. (Sumber: Antara)
Baca Juga: Wapres Maruf Amin ke Palu Buka Munas XI KAHMI, Apa Saja Agendanya?
Berita Terkait
-
Akibat Hujan Deras, Pohon Tumbang Timpa Bus Relawan Jokowi di Bekasi
-
Relawan Jokowi Sisakan Tumpukan Sampah 31 Ton di GBK, Warganet Bandingkan Peserta 212 dan Suporter Jepang
-
Warganet Heran GBK Dilarang untuk Sepak Bola dan Konser, tapi Boleh Buat Kampanye Politik
-
Reaksi Paspamres saat Gibran Dicium Pria Berkumis
-
Sinyal Terang Jokowi 'Promote' Ganjar Pranowo si Rambut Putih di Gelaran Nusantara Bersatu
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT