Suara.com - Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat acara Nusantara Bersatu yang diinisiasi para relawannya di GBK pada Sabtu kemarin memantik respons 'sinis' dari kubu Partai Demokrat. Para elite PD menilai ucapan Jokowi tak etis.
Salah satunya adalah politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho. Ia menilai, pidato Jokowi menyiratkan dukungan pada salah satu capres atau endorsement.
"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorsement terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," ujar Irwan Fecho dalam keterangan di Jakarta, sebagaimana disitat dari Warta Ekonomi (media partner Suara.com).
Dalam pidatonya, Jokowi mengajak sukarelawannya memilih calon pemimpin yang memikirkan rakyat. Di antara cirinya-cirinya bisa dilihat dari kerutan pada wajah dan berambut putih.
Irwan lantas membandingkan sikap Jokowi dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelang akhir masa jabatan pada 2014, tidak pernah melakukan endorsement kepada kandidat capres lain.
"Sikap Presiden SBY adalah negarawan, mampu memosisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," ujar Ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
Wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu mengatakan, masyarakat seharusnya diberikan kebebasan memilih pemimpin tanpa dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elite.
Dia pun menilai sekelas Presiden RI seharusnya menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekadar prosedural, tetapi juga substansial.
Menurut Irwan, pemberian dukungan melalui kode-kode tertentu yang dilakukan oleh seorang Presiden RI kepada kandidat Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat.
"Ibarat pribahasa; menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," ujar Irwan Fecho.
Tak hanya Irwan Fecho, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga ikut bereaksi atas pidato Jokowi.
Dia mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang justru terkesan ikut campur dalam urusan pencalonan presiden 2024.
"Jika ini dilakukan secara sadar sebagai bentuk endorsment terhadap calon presiden yang dipersiapkan dan dikehendakinya pada Pilpres 2024 mendatang, ini tidak etis dan berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Menurut Kamhar sikap presiden memberikan sinyal dukungan tidak sapat dibenarkan. Ia menilai Jokowi tetap berperilaku tidak etis, sekalipun pernyataan atau sinyal yang diberikan ditujukan untuk internal.
"Meskipun misalnya kode-kode Pak Jokowi ini hanya untuk kepentingan internal partainya yang tengah diperhadapkan pada dua pilihan kader terbaiknya untuk mempengaruhi pengambil keputusan terhadap siapa yang nantinya akan diajukan sebagai capres, tetap saja ini terlalu berlebihan effort dan sumber daya yang digunakannya," tutur Kamhar.
Berita Terkait
-
Acara Relawan Nusantara Bersatu Di GBK Disebut Ajang Jokowi Unjuk Kekuatan: 'Soalnya Dia Sedang Lemah Di Mata Parpol'
-
Jleb! Jokowi Dibilang Aneh dan Kurang Cerdas Gegara Nyentil Capres Berwajah Cling
-
Penghina Iriana Jokowi Akhirnya Diusir dan Diarak Warga Setempat, Benarkah?
-
Pro Jokowi Siap Tempur dengan Para Musuh Pemerintah, Demokrat: Maksudnya Ngajak Perang Gitu?
-
Sikap Presiden Berpotensi Ciderai Demokrasi, Demokrat Ke Jokowi: Setop Kode-kode Sosok Capres!
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Kemenkes Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG, Cegah Risiko Keracunan MBG
-
KPK Cecar Kabiro Humas Kemnaker Soal Aliran Uang Hasil Pemerasan K3
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut