Suara.com - Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat acara Nusantara Bersatu yang diinisiasi para relawannya di GBK pada Sabtu kemarin memantik respons 'sinis' dari kubu Partai Demokrat. Para elite PD menilai ucapan Jokowi tak etis.
Salah satunya adalah politikus Partai Demokrat, Irwan Fecho. Ia menilai, pidato Jokowi menyiratkan dukungan pada salah satu capres atau endorsement.
"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorsement terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," ujar Irwan Fecho dalam keterangan di Jakarta, sebagaimana disitat dari Warta Ekonomi (media partner Suara.com).
Dalam pidatonya, Jokowi mengajak sukarelawannya memilih calon pemimpin yang memikirkan rakyat. Di antara cirinya-cirinya bisa dilihat dari kerutan pada wajah dan berambut putih.
Irwan lantas membandingkan sikap Jokowi dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelang akhir masa jabatan pada 2014, tidak pernah melakukan endorsement kepada kandidat capres lain.
"Sikap Presiden SBY adalah negarawan, mampu memosisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," ujar Ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
Wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu mengatakan, masyarakat seharusnya diberikan kebebasan memilih pemimpin tanpa dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elite.
Dia pun menilai sekelas Presiden RI seharusnya menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekadar prosedural, tetapi juga substansial.
Menurut Irwan, pemberian dukungan melalui kode-kode tertentu yang dilakukan oleh seorang Presiden RI kepada kandidat Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat.
"Ibarat pribahasa; menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara," ujar Irwan Fecho.
Tak hanya Irwan Fecho, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga ikut bereaksi atas pidato Jokowi.
Dia mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang justru terkesan ikut campur dalam urusan pencalonan presiden 2024.
"Jika ini dilakukan secara sadar sebagai bentuk endorsment terhadap calon presiden yang dipersiapkan dan dikehendakinya pada Pilpres 2024 mendatang, ini tidak etis dan berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Menurut Kamhar sikap presiden memberikan sinyal dukungan tidak sapat dibenarkan. Ia menilai Jokowi tetap berperilaku tidak etis, sekalipun pernyataan atau sinyal yang diberikan ditujukan untuk internal.
"Meskipun misalnya kode-kode Pak Jokowi ini hanya untuk kepentingan internal partainya yang tengah diperhadapkan pada dua pilihan kader terbaiknya untuk mempengaruhi pengambil keputusan terhadap siapa yang nantinya akan diajukan sebagai capres, tetap saja ini terlalu berlebihan effort dan sumber daya yang digunakannya," tutur Kamhar.
Berita Terkait
-
Acara Relawan Nusantara Bersatu Di GBK Disebut Ajang Jokowi Unjuk Kekuatan: 'Soalnya Dia Sedang Lemah Di Mata Parpol'
-
Jleb! Jokowi Dibilang Aneh dan Kurang Cerdas Gegara Nyentil Capres Berwajah Cling
-
Penghina Iriana Jokowi Akhirnya Diusir dan Diarak Warga Setempat, Benarkah?
-
Pro Jokowi Siap Tempur dengan Para Musuh Pemerintah, Demokrat: Maksudnya Ngajak Perang Gitu?
-
Sikap Presiden Berpotensi Ciderai Demokrasi, Demokrat Ke Jokowi: Setop Kode-kode Sosok Capres!
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
2 Eks PM Israel Bersatu Mau Gulingkan Benjamin Netanyahu
-
Dugaan Motif Anti-Kristen Terungkap dalam Manifesto Penembakan di Gala Dinner Donald Trump
-
Gempa Hokkaido Magnitudo 6,2 Picu Risiko Tanah Longsor
-
3 Demo Bakal Kepung Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Imbau Warga Hindari Sejumlah Titik
-
Lokasi Penembakan di Acara Trump Sama dengan TKP Percobaan Pembunuhan Reagan
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank