Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP.
Hal itu menyusul pernyataannya yang meminta relawannya jangan salah pilih pemimpin di Pilpres 2024 mendatang.
Dalam satu kesempatan, ia meminta pilih pemimpin yang mau memikirkan rakyatnya, ciri-cirinya berambut putih.
"Pernyataan kriteria capres yang dikemukakan Presiden Joko Widodo tampaknya sudah menyinggung petinggi PDIP. Ketersinggungan kader PDIP itu kiranya wajar karena Jokowi dinilai sudah melampaui kewenangan sebagai kader PDIP," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Pasalnya, kata dia, di internal PDIP kewenangan menentukan capres sudah diberikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Karena itu, tidak ada kader PDIP yang boleh menyampaikan capres, apalagi sudah mengarah kepada sosok tertentu. Hal itu dinilai sudah melanggar kesepakatan di internal PDIP," ungkapnya.
Selain itu, Jamiluddin menilai, sebagai presiden. Jokowi juga terlalu sering berbicara capres. Sebagai presiden, kata dia, Jokowi terkesan sudah mengambil peran partai politik, khususnya ketua imum partai.
Hal itu, kata Jamiluddin, tentu kurang baik karena bukan fungsi dan tugas presiden. Presiden idealnya secara terbuka tidak berpihak kepada salah satu bakal capres.
"Untuk itu, Jokowi perlu belajar kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyikapi capres. Pada Pilpres 2014, SBY tidak memihak kepada pasangan capres," tuturnya.
Baca Juga: Plot Twist! Politisi PDIP Sebut Presiden Dijebak Relawan: Saya Yakin Pak Jokowi Terpaksa Datang
"SBY terlihat memperlakukan pasangan capres sama. Negarawan SBY terlihat jelas, sehingga netralitas presiden mendapat pujian dari berbagai pihak," sambungnya.
Pernyataan Jokowi
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, meminta relawannya jangan salah pilih pemimlin di Pilpres 2024 mendatang. Ia meminta pilih pemimpin yang mau memikirkan rakyatnya, ciri-cirinya berambut putih.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara silaturami akbar bersama relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).
Awalnya Jokowi menyampaikan, wanti-wanti ke relawannya agar berhati-hati di Pilpres 2024 dalam memilih pemimpin.
"Hati-hati, saya titip hati-hati, memilih pemimpin hati-hati pilih pemimpin yang ngerti, yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, pilih nanti di 2024 pilih yang pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? juga pilih pemimpin yang tahu, yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Sesalkan Jokowi Sibuk Kumpulkan Massa Relawan, Refly Harun: Untuk Apa?
-
Presiden Jokowi Sebut Dua Nama yang Diinginkan Untuk Cawapres 2024, Erick Thohir Salah Satunya
-
Gelar Panjang Keluarga Calon Besan Jokowi di Undangan Tuai Perhatian Warganet
-
Gemes! Benny Ramdhani di Depan Jokowi: Relawan Siap Tempur Lawan Penyerang Pemerintah jika Penegakan Hukum Tak Jalan
-
Rambut Putih Ridwan Kamil Jadi Sorotan Warganet, Tanggapi Kode Jokowi?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!