Suara.com - NasDem melihat keberadaan relawan pendukung calon presiden hanya bersifat sebagai pelengkap. Utamanya ialah tetap di partai politik.
Hal itu disampaikan Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjawab soal PDI Perjuangan yang meminta Presiden Jokowi meninggalkan relawan, seperti Benny Rhamdani. Permintaan PDIP itu seiring video viral Benny di hadapan Jokowi soal izin tempur.
Willy sendiri tidak ingin masuk dan mengomentari apa yang menjadi pernyataan PDIP. Ia hanya menegaskan pilar demokarasi itu adalah parpol, bukan relawan.
"Pilar demokrasi itu partai politik, relawan hadir sebagai bentuk complementary (komplementer) dari proses itu. Tentu kita harus tahu mana main course mana side dish. Kecuali UU berbeda, relawan boleh ikut Pemilu nah itu beda lagi," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Sebelumnya, Willy menilai Benny Rhamdani tengah meracau atas pernyataannya di hadapan Presiden Jokowi di sela-sela acara relawan dengan tajuk Nusantara Bersatu.
Sebab dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan relawan siap tempur melawan penyerang pemerintah dalam hal ini pihak yang berbeda. Benny bahkan menyarankan Jokowi melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap lawan.
"Kita anggap aja Benny Rhamdani lagi meracau," kata Willy.
Willy mengingatkan penegakan hukum memang merupakan hal penting. Tetapi praktiknya jangan disalahgunakan untuk melawan mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Jangan kemudian para penegak hukum institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan, kita tetap harus itu marwah mereka," kata Willy.
Menurut Willy menjadi berbahaya apabila kemudian penguasa menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk berhadapan dengan mereka yang berbeda, sebagaimana saran dari Benny ke Jokowi.
"Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum, tidak bisa asal. Berbeda bukan berati bermusuhan, orang berbeda wajar saja," kata Willy.
"Apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap? Enggak kan, kita gak ingin," sambung Willy.
Jokowi Diminta Tinggalkan Benny
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Presiden Jokowi meninggalkan para relawan yang justru menjerumuskan. Salah satunya ialah Benny Rhamdani dan kelompok relawan yang meminta izin tempur melawan penyerang pemerintah.
Menurut Said, apa yang menjadi sikap Benny dan relawan di hadapan Jokowi pada sela-sela waktu acara Nusantara Bersatu merupakan sikap menjerumuskan Jokowi. Sebab menurut Said hal seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai relawan pro Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Minta Kuota Khusus untuk Anak-anak Dayak di Sekolah TNI-Polri, Panglima: Kami Rindu Lihat Jenderal Dari Suku Dayak
-
PAN Ingatkan Benny Ramdhani Tidak Memprovokasi Presiden Jokowi
-
Hadapi Anti Pemerintah, Benny Rhamdani Ketua BP2MI Beri Saran Pada Jokowi: Kalau Mau Tempur, Kita Lebih Banyak
-
Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat Dayak untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
-
Usai Kunker di Kalbar, Jokowi Lanjut Menuju Jawa Timur
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi