Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terang-terangan menolak wacana tiga periode untuk Presiden Jokowi. Kendati begitu, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pembahasan mengenai wacana tersebut bisa saja dilakukan, namun bukan untuk 2024.
"Kalau mau pembahasan tiga periode atau apa, jangan yang 2024, nanti, biar fair lah kita. Kami tidak boleh membahas sesuatu yang ada dampaknya kepada diri kita," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (30/11/2022).
Menurutnya, jika memang wacana tersebut memiliki kepentingan untuk bangsa dan negara 10 atau 15 tahun mendatang, kemungkinan bisa diterapkan. Tetapi kalau untuk kepentingan jangka pendek, apalagi menunda Pemilu 2024 demi memperpanjang atau menambah periode Jokowi, hal itu harus ditolak.
"Kalau buat bangsa negara ayo 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita terapkan masih mungkin kita bahas. Tapi kalau diterapkan 2024, agar saya, agar kita. Nah, itu buat saya abuse of power. Secara etika salah dan sesat," tegas Mardani.
Mardani menyampaikam posisi PKS terhadap wacana tiga periode. Ia berujar PKS menolak secara tegas. Bahkan, menurut Mardani, bukan cuma PKS, PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi sekalipun menolak wacana tersebut.
"Kalau saya tetap melihat PDIP menolak, PKS menolak tiga periode. Saya pikir banyak partai juga menolak. Kita jangan masuk ke lubang yang sama, kasihan negeri ini amandemen ada dengan kondisi sekarang yang agak tidak imbang berbahaya," kata Mardani.
Risau Tiga Periode Jalan Lewat Relawan
PKS khawatir isu tiga periode Jokowi tetap berlanjut. Kekhawatiran itu semakin meningkat lewat masifnya gerakan dari para relawan.
Belakangan relawan melakuan acara kumpul-kumpul di Gelora Bung Karno pada Sabtu pekan kemarin. Acara kumpul-kumpul itu yang kemudian dirisaukan PKS akan adanya gerakan tiga periode.
"Tetap khawatir tiga periode karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya," kata Mardani.
Selain dari gerakan relawan, kehawatiran Mardani akan tiga periode juga dari gerak-gerik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurutnya sejauh ini, isu tiga periode masih terbuka.
"Tetap kami khawatir, apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kala isu tiga periode tidak tertutup," kata Mardani.
PKS, kata Mardani jelas menolak tiga periode. Ia bahkan mendorong Presiden Jokowi untuk menegaskan kembali penolakannya guna meredam isu, tidak sampai berkembang.
Berita Terkait
-
Belum Setahun Sudah Minta Revisi UU, Dengar-dengar Pemerintah Ingin Masukan Pembiayaan IKN Lewat APBN?
-
Nah! Ada Dana Pusat Ke Daerah Mengendap Rp 278 Triliun, Jokowi Ke Gubernur-Bupati Dan Wali Kota: Cepat Belanjakan
-
Soal Pemimpin Banyak Kerutan di Wajah dan Berambut Putih, Mardani PKS Beri Sentilan: Pak Jokowi Jangan Cawe-cawe Capres
-
Ingatkan Anak Buah Soal Ancaman Resesi, Jokowi: Jangan Keliru, Jangan Salah, Resikonya Gede
-
Investasi Jadi Rebutan Kala Resesi, Jokowi: Jangan Hilang Gara-gara Salah Treatment
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Hari Santri 2025, Sekjen PDIP Soroti Kiprah Bung Karno dalam Gerakan Dunia Islam
-
Tragedi Al Khoziny Jadi Pemicu, Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren untuk Audit Nasional
-
Pesan Megawati di Hari Santri 2025 yang Menggetarkan Nasionalisme
-
Kunjungan Spesial Presiden Brasil: Penasaran dengan Program Makan Gratis di Jakarta
-
Sultan B. Najamudin Turun ke Sawah, Serahkan Alsintan dan Benih Jagung untuk Petani Bengkulu
-
Pemerintahan Prabowo Genap Setahun, Kemenhub Fokus Konektivitas dan Keselamatan
-
Istana Segera Umumkan Struktur Komite Reformasi Polri: Pastikan Ada Nama Mahfud MD!
-
Pimpinan DPR Sudah Terima Surat, MKD Bakal Gelar Sidang Bahas Nasib Ahmad Sahroni hingga Uya Kuya?
-
Viral Tangis Ibu di Lampung: Anak Korban Bully, Sekolah Malah Memberhentikannya
-
Mendagri dan Kepala BNN Bahas Penguatan Sinergi Penanggulangan Narkoba