Suara.com - MD Pictures bersama Pichouse Films, akan segara merilis film “KKN Di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni” di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 29 Desember 2022. Dalam acara jumpa pers yang diadakan tepat 30 hari sebelum penanyangan film ‘KKN Di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni’, MD Pictures mengadakan acara seremonial penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Livin' by Bank Mandiri.
Kolaborasi antara MD Pictures dan Bank Mandiri ini bertajuk #LivinDiDesaPenari. Dengan begitu, semua pengguna baru aplikasi LIVIN dapat membeli tiket film ‘KKN Di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni’ dengan harga Rp1. MD Pictures bersama dengan Bank Mandiri juga akan mengadakan ‘LIVIN DI DESA PENARI DAY’ serentak di 20 kota di seluruh Indonesia, yang dilanjutkan dengan Road Show ke Malaysia, Singapura, dan lebih dari 17 kota di pulau Jawa.
Manoj Punjabi, CEO MD Pictures menyampaikan, KKN Di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni, adalah persembahan untuk semua fans KKN dan pencinta film Indonesia. 30 hari lagi penonton bioskop akan kembali berjumpa dengan Badarawuhi.
"Kolaborasi antara Bank Mandiri bersama MD dalam kampanye ‘LIVIN Di Desa Penari’, adalah salah satu bentuk usaha nyata guna memperkuat posisi film Indonesia supaya bisa bertahan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita belum selesai, sampai ketemu di bioskop,” ucapnya.
Sementara Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto mengatakan, kolaborasi ini menjadi wujud konsistensi Bank Mandiri untuk menghadirkan kemudahan transaksi bagi masyarakat dan menjadi lokomotif urban lifestyle di Indonesia. Untuk lebih memeriahkan kegiatan ini, Bank Mandiri juga menghadirkan program khusus Livin’ Moviesta untuk film ini.
"Tanggal 30 Desember 2022 kami menghadirkan Program Rp.1 bagi user Livin’ baru. Tidak hanya untuk user baru, Program Livin’ Moviesta juga hadir untuk pengguna setia Livin’ by Mandiri dan program cashback 30% tetap dapat Bapak & Ibu nikmati sampai dengan 11 Januari 2023,” ujar Aquarius, Rabu (30/11/2022).
Berita Terkait
-
Terjebak Rayuan Gombal hingga Dituding Pelakor, Arawinda Kirana Mengaku Korban Love Bombing Guiddo Ilyasa, Bukti Tangtop Ungu Dibantah
-
Segera Tayang 15 Desember 2022, Ini Sinopsis Film The Big 4
-
Geser Pengabdi Setan sebagai Film Horor Terlaris, Produser KKN Di Desa Penari Percaya Diri Bisa Bersaing
-
Netflix Rilis Trailer Baru Film The Big 4: Laga Komedi Epik Asli Indonesia
-
Memerankan Dua Karakter Sekaligus dalam Film Terbarunya, Park Jin Young GOT7: Aku Memiliki Kecemasan
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS