Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi sertifikat tanah sebanyak 1.552.000 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Meski jumlahnya banyak, ternyata masih ada tanah yang belum bersertifikat.
Menurut laporan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, ada 126 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 100,14 juta bidang tanah sudah berhasil didaftarkan.
Dari jumlah tersebut, baru ada 82,5 juta bidang tanah yang telah bersertifikat.
Jokowi menyebut butuh beberapa tahun lagi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang, kurang lebih 2 atau 3 tahun insyaAllah rampung," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
"Masih 25.806.000 artinya ya kira-kira 26 juta bidang. Ini yang harus dikejar penyelesaiannya, pak menteri," tambah Jokowi.
Jokowi memberikan penekanan akan pentingnya sertifikat tanah karena demi menghindari timbulnya konflik sengketa lahan. Sengketa lahan itu, kata Kepala Negara, bisa berlangsung hingga puluhan tahun lamanya.
"Konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15, 20, menghabiskan energi rakyat kita. Konflik dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan BUMN, banyak sekali," tuturnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!
-
Ungkit Masalah Sengketa Tanah Gegara Nihilnya Sertifikat, Jokowi: Konflik Sampai 35 Tahun, Habiskan Energi Rakyat
-
Bercanda Saat Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi: yang Tak Senang Tunjuk Jari, Saya Kasih Sepeda
-
Ungkap Ciri Pemimpin Berambut Putih, Menkominfo Sebut Gimik Politik Jokowi Bikin Hiburan Bagi Rakyat
-
Dukungan untuk Maju Jadi Capres dari Tokoh Politik, Termasuk Presiden, Sangat Diperlukan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT