Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa tiadanya sertifikat menimbulkan konflik sengketa tanah yang berkepanjangan. Bahkan ia mengetahui ada konflik sengketa tanah yang berjalan hingga puluhan tahun.
Jokowi menyampaikan hal tersebut usai membagikan 1.552.000 sertifikat tanah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
"Konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15, 20, menghabiskan energi rakyat kita. Konflik dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan BUMN, banyak sekali," kata Jokowi dikutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Itu bisa terjadi karena dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat pada 2015, hanya ada 46 juta yang sudah memiliki bukti hukum.
"Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konlfik tanah ada di mana-mana," ungkapnya.
Jokowi lantas berpesan kepada warga yang sudah memiliki sertifikat tanah untuk bisa seksama memperhatikan berapa luas tanah yang mereka miliki. Ia mau para pemilik sertifikat itu memahami betul soal legalitas tanah yang mereka miliki.
Itu disampaikan Kepala Negara lantaran sertifikat tanah itu telah menjadi tanda hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sertifikat tanah juga, kata Jokowi, menjadi pegangan bagi masyarakat apabila ada pihak lain yang datang untuk mengklaim tanah yang dimaksud.
"Sekarang bapak, ibu pegang, ada orang datang (bilang) 'ini tanah saya'. 'Bukan ini tanah saya, nih sertifikatnya', pergi dia," ucapnya.
"Karena ada bukti hak hukum atas tanah sudah dipegang bapak, ibu semuanya."
Baca Juga: Punya Kekuatan Relawan, Jokowi disebut Mulai Merasa Miliki Kuasa Sejajar dengan PDIP
Berita Terkait
-
Jokowi Digugat Cucu Bung Hatta, Ini Masalahnya!
-
Bilang 'Hati-hati' Sampai 19 Kali, Menerka Peringatan Jokowi soal Kondisi Ekonomi Negeri
-
Bercanda Saat Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi: yang Tak Senang Tunjuk Jari, Saya Kasih Sepeda
-
Ungkap Ciri Pemimpin Berambut Putih, Menkominfo Sebut Gimik Politik Jokowi Bikin Hiburan Bagi Rakyat
-
Dukungan untuk Maju Jadi Capres dari Tokoh Politik, Termasuk Presiden, Sangat Diperlukan
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka