Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aparat penegak hukum harus dibenahi menjelang pemilu 2024.
“Kalau untuk pengamanan pemilu itu kira-kira tak ada konflik, tetapi kalau soal lain-lain, soal mafia, soal apa, saya kira harus kita akui aparat keamanan dan aparat penegak hukum kita ini harus dibenahi menjelang pemilu 2024,” kata Mahfud dalam acara Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, hari ini.
Mahfud mengatakan yang paling penting saat ini adalah menyiapkan konsolidasi agar aparat penegak hukum berbenah menjelang pemilu 2024, termasuk upaya pemerintah dalam membuat instrumen hukum yang memadai.
“Saya tidak perlu menyampaikan sekarang masalah-masalah apa sebenarnya di bidang penegakan hukum kita ini, kok tampaknya menjadi rumit. Tetapi yang penting terus kami akan siapkan konsolidasi,” ujarnya.
Menurut Mahfud, pembenahan aparat keamanan dan penegak hukum akan berdampak jangka panjang, bukan hanya untuk kesiapan menjelang tahun politik pada 2024.
“Bukan hanya menyongsong 2023, tetapi di titik-titik penting, kemudian 2030, kemudian 2045,” ujarnya.
Pemerintah, kata Mahfud MD, terus berupaya untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial guna mendukung pemulihan ekonomi, misalnya, pemerintah menyiapkan solusi untuk persoalan sosial seperti upah minimum dan masalah ketenagakerjaan.
"Tentu kebijakan substansinya, arah kebijakannya dibuat lembaga terkait misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Tetapi, kami mengawal keamanannya dan kalau diperlukan instrumen hukumnya kita buat," kata dia.
Mahfud mengatakan proses pemilu 2024 dan tahapan-tahapan yang saat ini sudah mulai tidak bisa mundur lagi. Menurut dia, secara yuridis sudah ada jadwal yang disahkan pemerintah.
"Sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu harus selesai. Itu yang kita lakukan," ujar Mahfud MD.
Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029 secara serentak. Setelah itu, pemilihan kepala daerah akan digelar pada 27 November 2024. [Antara]
Berita Terkait
-
Mahfud MD Soroti Masa Depan Demokrasi: Vonis Rudi S. Kamri Keliru, RUU Disinformasi Jangan Ujug-ujug
-
Mahfud MD Yakin Ada Korupsi di Kasus Kuota Haji: Feeling Saya Mengatakan Pasti Ada
-
Nadiem Ngaku Tak Untung Sepeserpun, Mahfud MD: Korupsi Tak Harus Terima Uang
-
Mahfud MD Soroti Sidang Nadiem: Tidak Fair Terdakwa Belum Terima Audit BPKP
-
Mahfud MD Sebut Kapolri Akui Rekrutmen Polri Ada Titipan: Dibuat Kuota Khusus untuk Masukkan Orang
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Isu Reshuffle Memanas: Antara 'Anak Ideologis' dan 'Keponakan', Siapa yang Bertahan di Kabinet?
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek
-
Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok
-
Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua Kali
-
KSP Qodari Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu
-
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim, Buntut Dugaan Korupsi yang Seret Wali Kota Madiun Non Aktif Maidi